REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan, Facebook siap kembali berunding dengan pemerintah Australia setelah raksasa teknologi itu memblokir konten berita di platform-nya di seluruh Australia. Morrison menyebut bahwa Facebook telah secara tentatif kembali 'berteman' dengan pemerintahannya.

Namun demikian, Facebook masih secara terbuka menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dalam penolakan mereka terhadap Undang-Undang Australia yang mewajibkan platform media sosial untuk membayar setiap berita diunggah.

Setelah pemblokiran, Eksekutif senior Facebook Asia-Pasifik Simon Milner pada Jumat (19/2) waktu setempat telah meminta maaf. Permintaan maaf dilontarkan setelah Facebook melarang akses ke akun yang dijalankan oleh badan pemerintah dan departemen kesehatan negara bagian. Pemblokiran ini terjadi sebelum peluncuran nasional vaksin Covid-19, Senin mendatang.

Morrison pada Sabtu (20/2) menyambut permintaan maaf Milner. Dia mengatakan, bahwa penutupan akun informasi publik Facebook tidak dapat dipertahankan. "Tugas saya sekarang adalah memastikan kita melanjutkan diskusi itu, bahwa kita membawa mereka ke kesimpulan yang sukses," kata Morrison kepada wartawan seperti dikutip laman The Guardian, Sabtu.