REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan, Facebook siap kembali berunding dengan pemerintah Australia setelah raksasa teknologi itu memblokir konten berita di platform-nya di seluruh Australia. Morrison menyebut bahwa Facebook telah secara tentatif kembali 'berteman' dengan pemerintahannya.
Namun demikian, Facebook masih secara terbuka menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dalam penolakan mereka terhadap Undang-Undang Australia yang mewajibkan platform media sosial untuk membayar setiap berita diunggah.
Setelah pemblokiran, Eksekutif senior Facebook Asia-Pasifik Simon Milner pada Jumat (19/2) waktu setempat telah meminta maaf. Permintaan maaf dilontarkan setelah Facebook melarang akses ke akun yang dijalankan oleh badan pemerintah dan departemen kesehatan negara bagian. Pemblokiran ini terjadi sebelum peluncuran nasional vaksin Covid-19, Senin mendatang.
Morrison pada Sabtu (20/2) menyambut permintaan maaf Milner. Dia mengatakan, bahwa penutupan akun informasi publik Facebook tidak dapat dipertahankan. "Tugas saya sekarang adalah memastikan kita melanjutkan diskusi itu, bahwa kita membawa mereka ke kesimpulan yang sukses," kata Morrison kepada wartawan seperti dikutip laman The Guardian, Sabtu.
Morrison menegaskan, bahwa posisi pemerintah Australia sangat jelas, dan berbagai pihak akan mengetahui dukungan kuat yang diberikan secara internasional untuk posisi Australia. "Saya senang Facebook telah memutuskan, yang tampaknya, untuk sementara berteman dengan kami lagi dan memulai diskusi itu lagi, dan untuk memastikan bahwa perlindungan yang ingin kami terapkan adalah memastikan kami memiliki masyarakat yang bebas dan demokratis yang didukung oleh media berita terbuka dapat berlanjut," ujar Morrison.
Menteri Keuangan Australia, Josh Frydenberg mengatakan pada Jumat bahwa dia tetap bertekad untuk meyakinkan pendiri Facebook Mark Zuckerberg untuk menerima tawar menawar ini. Keduanya berbicara pada Jumat pagi dan akan berbicara lagi pada akhir pekan.
Raksasa media sosial Amerika Serikat (AS) pertama kali mengancam akan melarang akses konten berita untuk warga Australia pada Agustus. Facebook kemudian mengulangi ultimatum sebelum penyelidikan Senat pada Januari.
Larangan tersebut membatasi pengguna dan penerbit Australia untuk melihat atau berbagi berita, dan pengguna luar negeri tidak akan dapat mengakses berita Australia.
"Ini tentang kedaulatan Australia, ini tentang Australia yang membuat undang-undang untuk warga Australia, ini tentang aturan internet dan dunia digital yang mereplikasi aturan dunia fisik," kata Frydenberg.
Morrison mengatakan para pemimpin India, Kanada, dan Inggris sangat memperhatikan reaksi Facebook terhadap kode media tersebut. Menteri Warisan Kanada, Steven Guilbault, mengatakan bahwa negaranya akan mengadopsi pendekatan Australia saat menyusun undang-undang sendiri dalam beberapa bulan mendatang.
Undang-undang Australia akan memaksa Facebook dan Google untuk mencapai kesepakatan komersial dengan penerbit Australia atau menghadapi arbitrase wajib.
Menanggapi perseteruan Australia dan Facebook, Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada Sabtu bahwa mereka menganggap perselisihan Australia dengan Facebook sebagai masalah bisnis pribadi bagi kedua pihak. Google pada awalnya mengancam akan menutup mesin pencarinya di Australia, namun telah mengumumkan sejumlah kesepakatan lisensi preemptive selama seminggu terakhir, termasuk perjanjian global dengan News Corp.
Menurut data awal dari perusahaan analitik yang berbasis di New York, Chartbeat, langkah pemblokiran Facebook berdampak langsung pada lalu lintas ke situs berita baru Australia. Seperti diketahui, total lalu lintas ke situs berita Australia dari berbagai platform turun sejak sehari sebelum pelarangan sekitar 13 persen di dalam negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika