REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menaikkan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) menjadi Rp 699,43 triliun pada tahun ini. Pada awal 2021 pemerintah telah mematok anggaran PEN sebesar Rp 372,3 triliun dan pekan lalu pemerintah juga baru menaikkan anggaran PEN menjadi Rp 688,3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran kesehatan dalam program PEN sebesar Rp 176,3 triliun. Angka ini naik dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp 63,5 triliun. 

“Anggaran ini karena kebutuhan belanja sektor kesehatan yang juga meningkat. Pada tahun lalu sebesar Rp 63,5 triliun, naik menjadi Rp 176,3 triliun pada tahun ini,” ujarnya saat konferensi pers virtual APBN KiTa, Selasa (23/2).

Selanjutnya, Sri Mulyani merinci, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 157,4 triliun. Angka ini turun dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 220,39 triliun. Adapun anggaran perlindungan sosial termasuk program keluarga harapan (PKH), kartu prakerja, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, bansos tunai, diskon listrik, hingga iuran jaminan kehilangan pekerjaan. 

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp 186,8 triliun untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Pada tahun lalu, anggaran UMKM dan pembiayaan korporasi terealisasi Rp 173,17 triliun. 

Terakhir, anggaran program prioritas dianggarkan Rp 125,1 triliun dan  insentif usaha dalam PEN dianggarkan Rp 53,9 triliun. Menurutnya saat ini banyak dunia usaha masyarakat baik pusat maupun daerah. Namun mengandalkan APBN sebagai motor penggerak ekonomi, sehingga diharapkan adanya PEN maka perekonomian bisa kembali pulih. 

"Semua hanya berharap dari APBN sebagai motor penggerak ekonomi terutama kuartal satu 2021. Kita berharap pada kuartal dua 2021 maka beban terhadap APBN bisa mulai dibagi kepada sektor yang muliah pulih dan daerah yang mulai pulih dari Covid-19," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika