REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro
Pelaksanaan vaksinasi di DPR menjadi sorotan publik. Pasalnya, bukan cuma anggota dewan dan pekerja gedung dewan yang divaksinasi. Keluarga anggota DPR turut pula divaksinasi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa vaksinasi dinilai tidak efektif jika satu rumah tidak divaksinasi. "Dalam satu rumah kalau dilakukan sepotong-sepotong, sama juga seperti setjen, kalau dilakukan hanya pegawainya aja keluarganya nggak disuntik saya kira nggak efektif. Justru yang sekarang dilakukan harus komprehensif dan totalitas," kata Indra, Jumat (26/2).
Lagipula, kata Indra, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seluruh warga negara nantinya akan divaksinasi. Oleh karena itu ia menilai persoalan keluarga anggota DPR divaksin tidak perlu dipersoalkan.
"Jadi jangan melihat bahwa ini keluarga ikut atau tidak ikut, tapi semua nanti pada dasarnya wajib untuk divaksin," ujarnya.
Indra mengungkapkan bahwa DPR diminta menyampaikan data jumlah yang akan menerima vaksin di DPR oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Atas permintaan itu DPR menyampaikan jumlah penerima vaksin berdasarkan data peserta asuransi Jasindo.
"Data itu basisnya karena kami sampaikan bukan hanya anggota yang 575 tapi data asuransi dari Jasindo," ungkapnya.
Indra memaparkan total jatah vaksin yang diterima DPR adalah hampir 12 ribu vaksin. Namun jumlah anggota dewan dan keluarga seluruhnya berjumlah sekitar 2.600 orang.
"Seluruhnya kalau anggota dewan dan keluarga berdasarkan data kependudukan yang ada di Jasindo sekitar 2.600," paparnya.
Dari total 12 ribu orang yang divaksin di DPR terdiri dari berbagai elemen. "Jadi dari seluruh yang divaksin di DPR ini, tadi saya sebutkan unsur tenaga ahli, kemudian pamdal, cleaning service, petugas taman, pengemudi, termasuk ASN dan keluarganya jumlah keseluruhannya berkisar hampir 12 ribu," kata Indra.
Menurut Indra, anggota DPR cukup rentan terpapar Covid. Sudah ada enam anggota DPR meninggal akibat Covid-19.
"Jadi tentu anggota DPR yang sangat berisiko karena pada saat di dapil dan sebagainya dalam periode sidang kemarin kemudian banyak yang positif sehingga keluarga pun wajib dilindungi," tuturnya.
DPR menargetkan per hari ada 1.000 orang yang divaksinasi. Target tersebut diharapkan bisa selesai sebelum dua minggu.
"Karena fase kedua pada fase boosternya itu sudah harus masuk tahap kedua sebelum 14 hari kami harus selesaikan. Jadi gambarannya, sebelum 14 hari sudah harus selesai semua," ungkapnya.
Selain itu vaksinasi di DPR menuai sorotan pula karena dipandang tertutup. Wartawan tidak diperbolehkan mengambil gambar selama vaksinasi berjalan.
"Kami wajibkan tidak boleh melakukan kegiatan foto di dalam, karena kami sudah menduga, ketika di dalam itu bisa melakukan selfie dan lain sebagainya, maka kegiatan di dalam ruangan sangat berisiko seperti pasar," kata Indra.
Indra mengatakan instruksi tersebut ia keluarkan agar proses vaksinasi dilakukan dengan protokol yg sangat ketat. Ia menegaskan qturan tersebut juga berlaku untuk media internal DPR.
"Bukan cuma orang luar, terhadap media di dalam DPR sendiri itu kita tidak berikan kesempatan untuk foto biarkan protokol kesehatan dilakukan dengan sangat ketat tidak ada kegiatan lain," ujarnya.
"Untuk kejar target satu hari 1.500, petugas suntik 200 orang, belum lagi protokol kita yang guide sangat penuh sesak sehingga kita tidak ingin di dalam itu jadi tempat-tempat untuk selfie foto medsos karena ini kegiatan kemanusiaan. Kami mohon kepada semua, termasuk pada anggota tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar kepentingan vaksin," imbaunya.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membantah bahwa DPR tertutup terkait proses vaksinasi di DPR. Ia mengatakan DPR baru menerima surat terkait jadwal pelaksanaan vaksinasi dari Kemenkes ketika sedang reses.
"Oleh karena sedang reses, kesetjenan memberikan informasi kepada fraksi-fraksi yang kemudian memberikan informasi kepada anggotanya. Jadi tidak benar kalau vaksinasi ini soal tertutup-tertutup, tidak ada yang ditutup-tutupi. Vaksinasi ini program pemerintah kok," kata Dasco.
Dia juga membenarkan bahwa proses pemberian vaksinasi mengikutsertakan keluarga anggota DPR. "Kita mendapatkan jatah dari kementerian kesehatan, DPR dan anggota keluarga yang terdaftar di Kesetjenan DPR itu yang dapat. Jadi alokasi itu dari Kemenkes. Saya nggak hafal jatahnya berapa. Itu kan masuk ketika kita sedang reses," ujarnya.
Ia juga memastikan seluruh pegawai di DPR mendapatkan vaksinasi, termasuk staf pendukung, petugas pengamanan, hingga petugas kebersihan di DPR. Menurutnya pemberian vaksinasi bagi untuk seluruh pegawai di lingkungan DPR sangat penting mengingat DPR sebagai salah satu zona merah.
"Saya tekankan sekali lagi tidak ada soal yang tertutup soal vaksinasi di DPR ini, kami mendukung program pemerintah justru diadakan terbuka cuma karena kondisi reses, mungkin infomasinya terlambat dari fraksi ke anggota-anggotanya, jadi kalau ada anggota DPR yang menyatakan ini kok tertutup ya tolong tanya fraksinya, karena itu sudah diinformasikan ke fraksi masing-masing," ungkapnya.
Pakar Epidemiologi dari Universitas Griffith, Australia Dicky Budiman, menanggapi kabar vaksinasi anggota DPR dan keluarganya. "Ini sangat memprihatinkan sekaligus juga menjadi begitu lemahnya pemerintahan kami. Kenapa vaksinnya harus tertutup? Kenapa tidak transparan? Masyarakat banyak yang curiga kalau kaya gitu. Adanya vaksin dari uang rakyat loh," katanya saat dihubungi Republika.
Kemudian, ia melanjutkan padahal masih ada yang membutuhkan vaksin Covid-19 seperti tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia (lansia) dan komorbid. Pemerintah harus memikirkan hal itu. Yang dilakukan DPR ini seperti korupsi barang vaksin apalagi mereka juga membawa keluarganya untuk divaksin.
"Kejadian seperti ini dilihat dunia loh. Penilaian negara lain pasti buruk tentang Indonesia. Sudah vaksin terbatas, terus diambil lagi sama DPR beserta keluaraganya. Padahal, vaksin itu buat kelompok yang prioritas," kata dia.
Ia menambahkan pemerintah harus menegur para anggota DPR. "Ini aneh ya ditutupi, memang ada apa sampai diadakan secara tertutup? DPR kan wakil rakyat kok berbuat seakan tidak peduli dengan rakyatnya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika