REPUBLIKA.CO.ID, NEWYORK -- Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang mendesak semua pihak bertikai segera menerapkan jeda kemanusiaan untuk memungkinkan pengiriman vaksin Covid-19 tanpa hambatan. PBB mendesak gencatan senjata dilakukan agar jutaan orang di daerah konflik dapat divaksin.

Resolusi ini disponsori oleh 112 negara, mengulangi permintaan dewan keamanan PBB pada 1 Juli lalu untuk penghentian sementara peperangan. Konflik masih terjadi di antaranya di Suriah, Yaman, Republik Afrika Tengah, Mali, Sudan dan Somalia. Seruan PBB pada 23 Maret 2020 sebelumnya tidak sepenuhnya dihiraukan.

Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward yang menjadi presiden dewan keamanan saat ini mengumumkan hasil pemungutan suara melalui email karena dewan telah bertemu secara virtual. Woodward mengatakan resolusi tersebut akan membantu memberikan vaksin kepada 160 juta orang di daerah konflik atau pengungsi karena konflik.

"Ini adalah langkah pertama. Dan ini membutuhkan upaya internasional lebih lanjut," kata Woodward dilansir dari Arab News pada Sabtu (27/2).

Woodward mengatakan kesepakatan sejumlah besar sponsor dan seluruh anggota dewan keamanan dengan suara bulat adalah bukti kuat komitmen internasional untuk merealisasikannya.

"Jelas setiap situasi ini akan membutuhkan negosiasi lebih lanjut di negara dan bahkan di lapangan dan tingkat lokal,” ucap Woodward.

"Dan kami telah meminta sekretaris jenderal untuk melaporkan kembali di mana mereka menemui hambatan dalam hal ini."

Resolusi yang diadopsi PBB mengakui bahwa konflik bersenjata dapat memperburuk pandemi Covid-19. Dan sebaliknya pandemi dapat memperburuk dampak kemanusiaan yang merugikan dari konflik bersenjata, serta memperburuk ketidaksetaraan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika