REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China bersiap untuk mengurangi penjualan obligasi pemerintah daerah dan mengendalikan defisit anggarannya tahun ini. China mengurangi langkah-langkah stimulus pandemi yang memicu utang sambil membantu pemulihan ekonomi.
Menurut estimasi rata-rata dari 10 ekonom yang disurvei Bloomberg, pemerintah China kemungkinan akan mengurangi kuota untuk obligasi lokal menjadi 3,5 triliun yuan atau 541 miliar dolar AS dari 3,75 triliun yuan tahun lalu. Sebagian besar biasanya digunakan untuk belanja infrastruktur.
"Target defisit fiskal diperkirakan akan diturunkan menjadi tiga persen dari produk domestik bruto dari defisit 3,6 persen pada tahun 2020," katanya.
Beijing akan memaparkan rencana ekonomi utamanya tahun 2021 pada 5 Maret, ketika parlemen Kongres Rakyat Nasional sidang tahunan. Para pejabat telah mengisyaratkan mereka akan menarik beberapa stimulus yang diluncurkan tahun lalu. Agar berkontribusi lebih cepat pada pemulihan ekonomi v-shape.
"Mengurangi risiko utang dan membatasi rasio leverage akan menjadi prioritas utama pembuat kebijakan tahun ini setelah ekonomi pulih," kata Kepala Penelitian Makro di China Renaissance Securities Hong Kong, Bruce Pang, dilansir Bloomberg, Senin (1/3).
Penurunan kuota obligasi khusus daerah akan menjadi yang pertama sejak diperkenalkan pada 2015 untuk mendanai infrastruktur. Tidak seperti obligasi umum yang dibayar kembali dengan pendapatan fiskal, obligasi daerah itu dibayar kembali dengan pendapatan yang dihasilkan dari proyek-proyek tertentu.
Analis yang disurvei juga memperkirakan tidak ada penerbitan obligasi anti-virus khusus tahun ini, setelah pemerintah menjualnya senilai 1 triliun yuan tahun lalu. Total penerbitan obligasi pemerintah bisa turun 20 persen, atau 1,7 triliun yuan tahun ini berdasarkan perkiraan defisit dan kuota obligasi.
"Dengan asumsi ekonomi akan tumbuh 8-10 persen," menurut perhitungan Bloomberg.
Utang resmi pemerintah China melonjak menjadi 45,8 persen dari PDB pada akhir tahun lalu dari 38,5 persen pada tahun sebelumnya. Tingkat hutang sebenarnya kemungkinan akan lebih tinggi karena pemerintah tidak memasukkan pinjaman oleh entitas seperti kendaraan pembiayaan pemerintah daerah.
Kepala ekonom untuk Greater China di Standard Chartered Plc di Hong Kong, Ding Shuang mengatakan, dengan mempertimbangkan utang implisit, rasio leverage riil telah mencapai 60 persen dari PDB. Nilai tersebut merupakan ambang batas yang dianggap secara internasional sebagai batas yang bijaksana.
"Jika penerbitan obligasi besar-besaran terus berlanjut, rasio utang akan menembus ambang batas acuan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika