REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pemerintah seharusnya justru memfasilitasi pihak investor masuk ke Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal ini disampaikan pengamat kebijakan publik, Dedi Kurnia Syah, yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini menanggapi mencuatnya persoalan Hypermart di Kupang, NTT.
"Tak banyak investor yang mau menanamkan modalnya ke wilayah sulit seperti NTT. Para pemangku kepentingan harus mendukung investor agar nyaman. Merekalah yang menjadi penggerak ekonomi. Rakyat pun terbantu karena tercipta lapangan kerja," ujar Dedi Kurnia Syah, dalam keterangannya Kamis (11/3).
Seperti diberitakan, Kejaksaan Tinggi NTT tengah melakukan penyelidikan atas berdirinya Hypermart di Kupang. Kejaksaan menyatakan ada potensi kerugian negara dalam kerjasama itu.
Sementara, data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Kupang, pembangunan Hypermart itu adalah upaya Pemkab Kupang untuk mendatangkan investor Nasional.
Hypermart Kupang dibangun di atas lahan milik Pemda Kupang seluas 8.000 meter persegi. Selama ini lahan tersebut terbengkelai. Dalam perjanjian kerjasama, Hypermart membangun gedung senilai Rp 26 miliar, dan akan menyerahkan ke Pemda Kupang setelah 30 tahun.
Dalam perjanjian, pihak Hypermart juga berkewajiban membayar sewa lahan secara tahunan. Dan juga membagi pendapatan hasil parkir kendaraan ke kas Pemda Kupang.
"Jika tak hati-hati, investor akan kapok untuk menanamkan modalnya di daerah tertinggal. Perlu kearifan dalam menangani perkara ini," ujar Dedi Kurnia Syah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika