REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Duta Besar Arab Saudi meminta partai-partai politik Lebanon segera membentuk pemerintah baru. Hal itu dibutuhkan agar negara itu dapat segera keluar dari krisis finansial usai didera gejolak politik selama berbulan-bulan.

"Saya menekankan kebutuhan untuk menempatkan kepentingan nasional terlebih dahulu untuk meluncurkan reformasi drastis yang dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat internasional pada Lebanon," kata Duta Besar Walid Bukhari di kediaman resmi Presiden Michel Aoun, Selasa (23/3).

Beberapa bulan terakhir Arab Saudi semakin aktif mengejar stabilitas dan pengaruh di kawasan. Kerajaan Arab Saudi juga mengajukan proposal perdamaian baru di Yaman.

Al Arabiya melaporkan Deputi Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman mengusulkan pihak-pihak yang berperang di Yaman melakukan gencatan senjata di bawah pengawasan PBB.  

Pangeran Khalid mengatakan inisiatif ini bertujuan untuk meringankan penderitaan rakyat Yaman dan memberi pemberontak Houthi kesempatan untuk 'menjunjung tinggi kepentingan Yaman dan rakyatnya dibandingkan tujuan ekspansionis Iran'.

"Kami berharap mereka akan menerimanya dengan cepat dan semua pihak di Yaman mulai melakukan perundingan damai untuk mencapai penyelesaian yang komprehensif dan berkelanjutan, kami akan terus membela rakyat, tanah dan perbatasan kami," kata Pangeran Khalid.

"Dan kami akan terus mendukung pemerintah Yaman dan angkatan bersenjatanya melawan agresi Houthi, kami juga menegaskan komitmen kami untuk mengimplementasikan inisiatif ini bila Houthi menerimanya di bawah pengawasan dan pemantauan PBB," tambah Khalid dalam serangkaian cicitannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika