REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Sedikitnya 510 warga sipil tewas dalam dua bulan unjuk rasa untuk melawan kudeta militer di Myanmar, menurut kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).

Dari 14 orang yang terbunuh di Myanmar pada Senin (29/3), sedikitnya delapan orang berada di distrik Dagon Selatan, Yangon, di mana pasukan keamanan menembakkan senjata kaliber yang jauh lebih berat dari biasanya untuk membersihkan barikade kantong pasir, kata para saksi mata. Televisi pemerintah mengatakan pasukan keamanan menggunakan "senjata anti huru hara" untuk membubarkan kerumunan "teroris yang kejam" yang menghancurkan trotoar dan menyebabkan satu orang terluka.

Seorang warga Dagon Selatan pada Selasa (30/3) mengatakan lebih banyak tembakan terdengar di daerah itu semalam, dan meningkatkan kekhawatiran akan lebih banyak korban. Dalam taktik baru, pengunjuk rasa berusaha untuk meningkatkan kampanye pembangkangan sipil pada Selasa dengan meminta penduduk membuang sampah ke jalan-jalan di persimpangan jalan utama.

"Aksi mogok sampah ini adalah aksi menentang junta," demikian tertulis pada sebuah poster di media sosial.