REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia mengatakan, negara-negara Barat berisiko memicu perang saudara di Myanmar, dengan menjatuhkan sanksi pada junta militer yang telah merebut kekuasaan dalam kudeta. Rusia menambahkan, sanksi terhadap pihak berwenang sangat berbahaya.
“Faktanya, sanksi seperti itu berkontribusi untuk mengadu domba satu sama lain, dan pada akhirnya mendorong rakyat Myanmar menuju konflik sipil skala penuh,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia, dikutip oleh kantor berita Interfax.
Rusia adalah pemasok senjata utama ke Myanmar. Bulan lalu, wakil menteri pertahanan Rusia telah bertemu dengan pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing di ibu kota Naypyitaw. Pertemuan itu menuai kritik dari aktivis hak asasi yang menuduh Moskow melegitimasi junta.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan, sedang bersiap untuk menjatuhkan sanksi kolektif pada militer Myanmar yang menargetkan kepentingan bisnisnya. Bulan lalu, Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah tokoh yang terkait dengan kudeta.
"Kami akan menambahkan sanksi ekonomi di tingkat 27 (negara UE) terhadap entitas ekonomi yang terkait dengan tentara (Myanmar), sehingga (sanksi) dapat diterapkan dengan sangat cepat," kata Le Drian kepada anggota parlemen.
Sebuah protes lanjutan digelar pada Rabu (7/4), yang menyerukan pembakaran barang-barang buatan China. Banyak pengunjuk rasa menentang China yang merupakan investor utama di Myanmar, karena dianggap mendukung junta.
Militer telah mengerahkan kekuatan maksimal untuk menghadapi para demonstran. Kelompok advokasi Asosiasi Tahanan Politik (AAPP) mengatakan, sekitar 570 orang termasuk puluhan anak-anak telah ditembak mati oleh pasukan keamanan dan polisi.
Demonstrasi pro-demokrasi dan pembangkangan sipil terus berlangsung di seluruh negeri. Junta militer telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk puluhan selebriti, model, dan influencer yang menentang kudeta. Situs berita Mizzima melaporkan, pada Selasa (6/4) pihak berwenang telah menangkap seorang komedian populer di Yangon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika