REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak generasi milenial membanjiri konten positif di media sosial lawan radikalisme di era digital ini. Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo saat menjadi narasumber diskusi Komsos Cegah Tangkal Radikalisme dan Separatisme dengan tema "Meneguhkan Toleransi Mencegah Radikalisme dan Separatisme" yang diselenggarakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, Rabu (7/4).
"Bahaya sekarang di media sosial banyak konten yang salah dan keluar konteks demi perebutan kekuasaan dan mencapai tujuan tertentu," ucapnya. Acara yang dihadiri lebih dari 100 mahasiswa ini dijelaskan bahwa radikalisme terjadi tidak hanya dalam satu agama saja.
"Radikalisme tidak terjadi hanya di satu agama saja tapi banyak kelompok yang melakukan tindak radikalisme demi kepentingan sesaat," ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa radikalisme muncul dari pemikiran yang tidak utuh sehingga banyak salah tafsir dan keluar dari konteks. "Dalam penafsiran sebuah paham harus dipahami secara menyeluruh tidak boleh hanya setengah atau sebagian dan keluar dari konteksnya," jelasnya.
Menurutnya saat ini terjadi perang suci yang mengklaim mempunyai surga padahal sebenarnya hanya untuk kepentingan tertentu. "Munculnya perang suci yang mengklaim mempunyai surga dan neraka. Padahal ini didalamnya ada kepentingan lain dan sesaat," ujarnya.
Pendiri Setara Institute ini juga menambahkan bahwa penyebaran radikalisme semakin cepat dengan kemajuan teknologi yang ada. "Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus juga menjadi habitualisasi dalam setiap diri masyarakat," tutupnya.
Hal senada dikatakan Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan Jubei Levianto. "Kita hidup dijaman 4.0 yang kemajuan teknologi semakin pesat dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Terjadi perang modern seperti proxy war yaitu negara yang kuat akan mengatur negara yang lemah untuk tujuan tertentu," Jelasnya.
Lebih lanjut Jubei menjelaskan bahwa cara proxy war biasanya dilakukan dengan mencuci otak, separatis, hingga memasukan ideologi lain. "Radikal atau separatis biasanya menginginkan melepaskan diri dari kedaulatan wilayah dan radikalisme adalah menggunakan kekerasan untuk membuat ketakutan ini harus diwaspadai," tegasnya.
Jubei menambahkan bahwa radikalisme di media sosial digunakan karena kecepatan jaringan dan sumber anonim. "Ancaman radikalisme di media sosial keuntungannya adalah pembuat aksi anonim atau tidak diketahui dan kemudahan akses jaringan," tambahnya. I ajuga menegaskan bela negara adalah kewajiban untuk setiap warga negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika