REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Nawir Arsyad Akbar
Belakangan muncul gerakan ingin menggoyang kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Para kader pengusul muktamar luar biasa (MLB) menganggap PKB di bawah Cak Imin kerap melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar Bali 2019.
Mantan Ketua DPC PKB Karawang, Jawa Barat Ahmad Zamakhsari menyebut, muncul gerakan mendorong pelaksanaan MLB atau kongres luar biasa (KLB) versi PKB. Pria yang akrab disapa Kang Jimmy itu mengklaim ada komunikasi dengan petinggi DPP PKB terkait MLB.
"Sebenarnya saya ada pembicaraan dengan para petinggi PKB mengenai gerakan ketidakpuasan atas hasil Munas PKB di Bali," kata Kang Jimmy ketika dikonfirmasi Republika pada Rabu (14/4).
Jimmy menyampaikan, sebagian pengurus PKB di tingkat kabupaten/ kota terus berkomunikasi membahas MLB. Ia mengklaim ada 22 kabupaten/ kota setuju menggelar MLB. Alasan MLB, lanjut Jimmy lantaran nilai yang diusung oleh PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin kian meninggalkan nilai-nilai Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
"Saya dapati 22 daerah itu sudah mau kalau KLB. Mereka kecewa dengan kepengurusan PKB sekarang karena tak sesuai atas apa yang Gus Dur bangun," ujar Kang Jimmy.
Selain masalah tergerusnya nilai-nilai Gusdur, Kang Jimmy menyoroti kasus musyawarah cabang (Muscab) di daerah tidak sesuai pelaksanaannya atau tidak sesuai AD/ART. Dalam sebagian kasus, muscab justru hasilnya sepihak. Bahkan, dalam forum pemilihan ketua partai di daerah itu tak ada proses penjaringan dari bawah.
"Kasusnya sama di beberapa daerah, SK belum habis sudah diganti lewat Muscab. Sesuka dia (Cak Imin) saja," ungkap Kang Jimmy.
Keluhan yang sama juga diutarakan Mantan Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya, Haris Sanjaya. Haris menyebut ada pelanggaran AD/ART partai dalam penunjukkan pengurus DPW dan DPC.
"Untuk penetapan pengurus DPC, semua DPAC seharusnya diberi ruang mengusulkan calon pengurus dalam mekanisme penjaringan. Pelaksanaannya tidak ada penjaringan, main tunjuk saja. Begitu juga DPW tidak melalui usulan DPC-DPC," ujar Haris.
Haris pun berharap, nilai-nilai luhur PKB yang berasal dari Gusdur dapat diselamatkan. Ia mendorong MLB demi menyelamatkan perjuangan para ulama NU yang mendirikan PKB.
"MLB harus digelar dalam rangka mengembalikan cita-cita perjuangan partai. MLB juga dalam rangka evaluasi pelaksanaan kebijakan partai yang mengingkari AD/ART partai," ungkap Haris.
Zanuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid lewat juru bicaranya, Imron Rosyadi Hamid menanggapi dinamika yang terjadi di internal PKB. Menurutnya, ada sesuatu tak sehat dalam pengembangan demokrasi di internal partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin.
"PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarkis dan nepotisme yang tidak sehat bagi pengembangan demokrasi," ujar Imron lewat keterangan tertulisnya, Jumat (16/4).
Pihaknya meminta agar internal DPP PKB dan para sesepuh untuk mengingatkan Cak Imin, serta lingkaran elitenya. Agar kembali kepada sejarah awal berdirinya partai.
"Sejarah masa lalu Cak Imin dalam memperlakukan Gus Dur dalam konflik PKB yang masih terus diingat warga NU," ujar Imron.
Ia menjelaskan, Abdurahman Wahid atau Gus Dur bukan hanya sekedar pendiri PKB, tetapi juga cucu pendiri Nahdatul Ulama (NU) Hadratus Syech Hasyim Asy'ari. Menurutnya, sosok Gus Dur tak boleh diperlakukan seperti itu.
Pihaknya khawatir, diamnya para sesepuh akan dianggap sebagai upaya perlindungan kepada Cak Imin. Di mana memiliki sejarah kelam terhadap Gus Dur yang juga merupakan Presiden keempat Republik Indonesia.
"Sehingga berdampak pada penilaian negatif kalangan akar rumput terhadap para sesepuh. Kesadaran kolektif diperlukan agar proses demokrasi di PKB kembali bisa berjalan normal," ujar Imron.
Republika sudah coba mengonfirmasi isu MLB ini ke sejumlah petinggi DPP PKB seperti Waketum PKB Jazilul Fawaid, Muhammad Hasanuddin Wahid hingga Ketum Cak Imin. Namun, semuanya tidak merespons.
Ikuti Whatsapp Channel Republika