REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya agar kasus Covid-19 di Tanah Air bisa terus dikendalikan, sehingga tidak terjadi seperti di India. Selain vaksinasi, Jubir Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi juga menekankan pentingnya mengurangi mobilitas warga, seperti larangan mudik.
"Yang pasti kita terus menerus mengedukasi masyarakat. Adanya larangan mudik itu kan salah satu upaya kita menjaga supaya mengurangi mobilitas," katanya dalam keterangan tertulis.
Langkah antisipasi lainnya adalah pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro, khususnya di daerah-daerah tujuan mudik, daerah zona merah atau yang kasusnya meningkat. Kemudian, penguatan testing, tracing, treatment terutama di daerah-daerah tujuan mudik.
Pemerintah berharap kepada seluruh masyarakat agar bisa menahan diri sehingga tidak mudik. Nadia mengaku bisa memahami bahwa masyarakat menginginkan sekali bisa berkumpul bersama keluarga saat Lebaran.
"Tapi tentunya kita menahan diri jangan sampai kemudian terjadi pelonjakan kasus di kemudian hari. Kita tahu bahwa peningkatan kasus selalu berhubungan dengan mobilitas yang tinggi,” jelasnya.
Nadia melanjutkan, pemerintah juga terus meningkatkan capaian program vaksinasi. Teorinya bahwa 70 persen dari sasaran vaksinasi bisa memberikan perlindungan, atau menekan laju penularan virus.
"Kita tahu bahwa vaksin kan memberikan perlindungan kepada individu untuk dia tidak menjadi sakit. Kalaupun sakit, tidak parah atau berakhir kematian. Itu perlindungan yang diberikan," ujar Nadia.
Jika vaksinasi semakin cepat dan banyak, atau 70 persen jumlah penduduk Indonesia sudah divaksin, maka kekebalan kelompok akan terjadi. Kondisi itu pasti akan menekan laju penularan Covid-19.
Fakta sekarang baru sekitar 11 juta orang yang divaksin atau 6 persen dari target. Kalau dibandingkan jumlah penduduk, angka itu masih kecil. Artinya belum cukup untuk memberikan perlindungan kekebalan kelompok.
Mengenai stok vaksin, Nadia mengungkapkan sebenarnya di bulan April ini Indonesia mendapatkan dua sumber vaksin, yakni AstraZeneca dan Sinovac. AstraZeneca menunda pengiriman vaksin. India meminta menunda pengiriman karena ada peningkatan kasus.
"Jadi yang seharusnya vaksin dikirim April, itu baru bisa dikirimkan Mei. Jumlahnya tidak mencapai 11 juta juga, jadi akan dikirimkan kurang lebih sekitar 5 juta,” imbuhnya.
Dengan keterbatasan stok vaksin, pemerintah melakukan berbagai upaya. "Pemerintah memastikan vaksinasi pada Mei, vaksinnya betul-betul datang. Kemudian, meminta Biofarma untuk meningkatkan kapasitas produksinya," tutur Nadia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika