REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menyambangi kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (22/4). Kedatangan Mendikbud tersebut diterima Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan beberapa pengurus PBNU lainnya.
Ketua PBNU, KH Robikin Emhas, mengatakan, pertemuan tersebut membahas polemik beredarnya kamus sejarah Indonesia yang memantik perdebatan. terutama dengan tidak memasukkan kesejarahan NU dan para ulama yang menjadi tokoh penting kemerdekaan RI.
Dalam pertemuan tersebut, menurut Robikin, PBNU memenita kepada Kemdikbud untuk berpegang pada kaidah dan metodologi penulisan sejarah yang sesuai dengan prinsip ilmiah berbasis fakta sejarah.
“Sejarah harus ditulis berdasarkan fakta,” ujar Robikin dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (22/4).
Robikin menjelaskan, secara teknis dan substansial kamus sejarah Indonesia yang beredar memiliki banyak catatan, sehingga menimbulkan kegaduhan dan perdebatan di tengah masyarakat. Namun, menurut dia, Nadiem kini sudah setuju untuk menarik buku yang beredar tersebut.
“Atas masukan dari PBNU Mendikbud Nadiem Makarim setuju menarik naskah lama, dan akan menyusun naskah baru dengan tim yang akan melibatkan ormas seperti NU dan lainnya,” kata Robikin.
“Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan akan menarik naskah ataupun terbitan buku yang sudah beredar, mengingat masih banyak kekurangan dan ketidaklengkapan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hilmar Farid juga mengatakan, buku Kamus Sejarah Indonesia yang tidak memuat tokoh Pendiri NU KH Hasyim Asyhari sudah ditarik dari laman Rumah Belajar. Selain itu, buku-buku yang terkait sejarah modern juga telah ditarik untuk direview kembali.
Ia mengatakan, penarikan buku ini dilakukan karena pihaknya ingin memastikan permasalahan kekurangan yang ada di buku sejarah bisa diselesaikan. "Kita tidak mau sama sekali ada problem seperti ini," kata Hilmar, dalam telekonferensi, Selasa (20/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika