REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani merespons baik langkah Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengimbau para pengusaha membayarkan THR kepada pekerja/buruh. Netty meminta pemerintah agar tegas dan memantau perkembangan dari pemberian THR kepada para pekerja/buruh. 

"Jangan sampai ada perusahaan yang nakal yang tidak mau membayarkan THR tersebut," kata Netty kepada Republika, Selasa (27/4).   

Menurutnya, langkah yang dilakukan Menaker dinilai langkah tepat. Hal tersebut harus didorong dan didukung agar para pekerja/buruh mendapatkan hak-haknya. "Pekerja/buruh adalah salah satu pihak yang paling terdampak COVID-19, di mana banyak dari mereka yang di-PHK, dirumahkan, dan mengalami pemotongan gaji 50 persen. Selain itu, pemberian THR bentuknya adalah wajib oleh perusahaan sebagaimana Permenaker No.6/2016," ujarnya.

Politikus PKS itu menambahkan, pemberian THR kepada para pekerja/buruh akan mampu meringankan beban dari pada buruh serta dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Tingginya daya beli masyarakat tentu juga akan berdampak positif bagi perekonomian bangsa. (Febrianto Adi Saputro)

Ikuti Whatsapp Channel Republika