REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmotang mengkritisi dugaan puluhan pegawai lembaga antirasuah yang tidak lolos menjadi aparatur sipil negara (ASN). Mereka disebut-sebut telah gagal dalam hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).
Saut menilai kalau integritas para pegawai KPK tidak perlu diragukan lagi. Menurutnya, tidak perlu mencari justifikasi atau melakukan penyaringan terhadap orang-orang yang integritasnya sudah terbukti dalam penegakan hukum-hukum anti korupsi. "Orang orang berintegritas adalah orang yang pasti tidak diragukan creating value-nya di KPK dan negeri ini," kata Saut di Jakarta, Selasa (4/5).
Dia mengatakan, orang-orang dengan integritas itulah sebenarnya yang diperlukan dalam membuat negeri cepat pulih dari sakit kronis. Menurutnya, tujuan seleksi itu seharusnya dapat memilih aparat penegak hukum yang mampu membangun nilai-nilai kerja karena dedikasi, kompetensi dan integritas yang pasti.
Saut menganalogikan jika tidak lulus tes Covid-19 maka terdapat hasil yang dapat diketahui secara ilmiah. Karena itu, dia meminta agar ada alasan ilmiah mengapa ada pegawai di KPK yang tidak lulus seleski menjadi ASN. "Harus ada tabulasi tiap orang, mengapa seseorang tidak lulus di lembaga yang dia sudah bekerja tahunan di KPK yang KPI-nya sudah terbukti," katanya.
Sebelumnya, beredar informasi yang menyebutkan bahwa penyidik senior KPK, Novel Baswedan tidak lolos hasil tes wawancara kebangsaan (TWK). Bahkan sejumlah kepala satuan tugas (kasatgas) seluruh pengurus inti wadah pegawai serta pegawai KPK yang berintegritas dan berprestasi lainnya juga tidak lulus tes tersebut.
Dalam asesmen ini, para pegawai akan menjalani tes integritas bangsa yang dilakukan untuk menilai konsistensi dari segi nilai, norma dan etika organisasi. Berikutnya, mereka juga akan menjalani tes netralitas untuk menilai ketidakberpihakan pegawai pada segala bentuk pengaruh manapun dan pihak manapun. Selain itu, ada juga tes anti radikalisme untuk menilai kesetiaan pegawai terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah.
Novel Baswedan mengaku sudah mendengar kemungkinan pemecatan tersebut. Dia mengatakan, upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang berintegritas dari KPK sudah lama dan terus dilakukan. Namun, dia mengaku tak menyangka saat ini upaya tersebut justru dilakukan pimpinan KPK melalui tes ASN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika