Ahad 30 May 2021 18:53 WIB

Komisaris BUMN Harus Mencapai Target Kementerian BUMN

Dalam periode setahun menjabat tidak perform, maka yang bersangkutan bisa dicopot

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Gita Amanda
Layar menampilkan profil Abdi Negara Nurdin saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2020 di Jakarta, Jumat (28/5/2021). Dalam RUPS Tahunan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk itu diputuskan membagikan dividen sebesar Rp16,64 triliun atau setara 80 persen dari perolehan laba bersih tahun 2020 serta mengubah kepengurusan perusahaan diantaranya mengangkat mantan Menristek Bambang Brodjonegoro menjadi Komisaris Utama menggantikan Rhenald Kasali dan mengangkat Abdi Negara Nurdin atau yang akrab disapa Abdee Slank menjadi Komisaris.
Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A
Layar menampilkan profil Abdi Negara Nurdin saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2020 di Jakarta, Jumat (28/5/2021). Dalam RUPS Tahunan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk itu diputuskan membagikan dividen sebesar Rp16,64 triliun atau setara 80 persen dari perolehan laba bersih tahun 2020 serta mengubah kepengurusan perusahaan diantaranya mengangkat mantan Menristek Bambang Brodjonegoro menjadi Komisaris Utama menggantikan Rhenald Kasali dan mengangkat Abdi Negara Nurdin atau yang akrab disapa Abdee Slank menjadi Komisaris.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat BUMN, Toto Pranoto, mengatakan perombakan posisi dewan komisaris dan direksi bisa dilakukan apabila pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN menilai kinerja mereka tidak sesuai target.

Kata Toto, setiap tahun manajemen BUMN harus meneken kontrak kinerja dengan Kementerian BUMN tentang target yang akan dicapai. Setelah itu evaluasi tahunan akan dilakukan.

Baca Juga

"Terkait penunjukan relawan, saya kira dilihat latar belakang kompetensi dan integritasnya saja," ujar Toto saat dihubungi Republika di Jakarta, Ahad (30/5).

Toto menilai relawan atau siapa saja bisa menjadi dewan komisaris sepanjang memiliki kompetensi dan teruji dalam latar belakang, tidak mempunyai catatan tercela, serta memiliki waktu cukup sebagai dewan komisaris BUMN. Toto mengatakan Kementerian BUMN tentu memiliki target yang harus dicapai oleh setiap dewan komisaris terlepas dari apa pun latar belakangnya.

"Kalau dalam periode setahun menjabat misalnya tidak perform, maka yang bersangkutan bisa dicopot saja," ucap Toto.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement