REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) diketahui mendapatkan surat keputusan (SK) pengesahan pendiriannya sejak Agustus 2020 lalu. Perusahaan rintisan ini belakangan menjadi perbincangan publik karena dugaan keterlibatannya dalam melakukan modernisasi alat utama persenjataan (alutsista).
Hal tersebut diketahui dari salinan profil perusahaan PT TMI yang Republika dapatkan pada Rabu (2/6). Pada akta tersebut terpampang tanggal penerbitan SK perusahaan itu pada 14 Agustus 2020, belum genap satu tahun atau kurang lebih baru hampir 10 bulan.
Pada profil perusahaan itu juga terdapat jenis, jangka waktu, dan status perseroan PT TMI. Untuk jenis perseroan, PT TMI termasuk ke dalam swasta nasional dengan jangka waktu perseroan tidak terbatas. Kemudian untuk status perseroan merupakan perseroan tertutup.
Perusahaan tersebut memiliki satu orang komisaris, yakni Prasetyo Hadi, dan tiga orang direktur, yang terdiri dari Satrio Dimas Aditya, Tony Setia Boedi Hoesodo, dan Wicaksono Aji.
Kemudian, untuk pengurus dan pemegang saham PT TMI terdiri dari beberapa orang. Pertama, Glenny H Kairupan selaku komisaris utama, Harsusanto sebagai direktur utama, Judi Magio Yusuf sebagai komisaris, Mundasir sebagai direktur, dan Nugroho Widyotomo sebagai komisaris.
Masih dalam profil perusahaan yang sama disebutkan, PT TMI didirikan dengan sejumlah tujuan, yakni sebagai industri pengolahan, industri pesawat terbang dan perlengkapannya, reparasi pemasangan mesin dan peralatan, hingga reparasi produk logam pabrikasi, mesin, dan peralatan.
Lalu, tujuan lainnya ialah melakukan instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya, komunikasi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah, hingga kontruksi telekomunikasi navigasi udara.
Berdasarkan profil perusahaan itu, PT TMI diawali dengan modal yang disetorkan sebesar Rp 50 miliar yang terdiri dari 50.000 lembar saham. Untuk harga per lembar sahamnya tertulis sebesar Rp 1.000.000.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 lembar saham dipegang oleh Primer Koperasi Pegawai Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP). Kemudian untuk sisanya, yakni 49.990 lembar saham dikuasai YKPP. Republika sedang berupaya mengonfirmasi dokumen ini kepada Corporate Secretary PT TMI, Wicaksono Aji, namun belum ada jawaban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika