REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mendukung Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk masa jabatan kedua, Selasa (8/6). DK merekomendasikan agar Majelis Umum beranggotakan 193 orang mengangkat Guterres untuk lima tahun lagi dengan masa jabatan yang mulai berjalan pada 1 Januari 2022.

Duta Besar Estonia untuk PBB dan Presiden DK untuk Juni, Sven Jürgenson, mengatakan Majelis Umum kemungkinan akan bertemu untuk membuat penunjukan pada 18 Juni. "Saya sangat berterima kasih kepada anggota dewan atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya. Saya akan sangat rendah hati jika Majelis Umum mempercayakan saya dengan tanggung jawab mandat kedua,"  kata Guterres dalam sebuah pernyataan.

Beberapa orang berusaha untuk menantang Guterres, tetapi dia secara resmi tidak memiliki lawan. Seseorang hanya dianggap sebagai kandidat setelah dicalonkan oleh negara anggota. Portugal mengajukan Guterres untuk masa jabatan kedua, tetapi tidak ada orang lain yang mendapat dukungan dari negara anggota.

Pria berusia 72 tahun itu adalah perdana menteri Portugal dari 1995 hingga 2002 dan kepala badan pengungsi PBB dari 2005 hingga 2015. Sebagai sekretaris jenderal, dia telah menjadi pendukung untuk aksi perbaikan iklim, vaksin Covid-19 untuk semua, dan kerja sama digital.

Guterres menggantikan Ban Ki-moon pada Januari 2017, hanya beberapa minggu sebelum Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat (AS). Sebagian besar masa jabatan pertama Guterres difokuskan untuk menenangkan Trump yang mempertanyakan nilai PBB dan multilateralisme.

AS adalah penyumbang keuangan terbesar PBB, bertanggung jawab atas 22 persen dari anggaran reguler dan sekitar seperempat dari anggaran pemeliharaan perdamaian. Presiden AS Joe Biden yang mulai menjabat pada Januari tahun ini, telah mulai memulihkan pemotongan dana yang dilakukan oleh Trump ke beberapa badan PBB dan terlibat kembali dengan badan dunia itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika