REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Sosiologi di Universitas Indonesia, Prof Dr der Soz Gumilar Rusliwa Somantri, mengatakan, kepemimpinan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mampu membantu pelaksanaan tugas Kementerian Pertahanan dan TNI. Ia menilai Megawati memiliki kemimpinan strategis.
"Megawati seorang pakar bidang kepemimpinan strategis, yang sangat terkait dengan bidang pertahanan," kata Gumilar dalam siaran persnya, di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (9/6).
Selama menjabat sebagai presiden, dia menambahkan, Megawati banyak menerbitkan berbagai kebijakan yang sangat mendukung tugas-tugas Kementerian Pertahanan dan TNI. Gumilar yang mengaku mempelajari peran penting serta kontribusi Megawati, baik sebagai wakil presiden, presiden, maupun sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menyebutkan, berbagai ide dan gagasannya tentang pertahanan juga dituangkan dalam berbagai dokumen negara. Sebagian ditulis dalam bentuk buku-buku monograf.
Seperti buku yang berjudul "Pembangunan Kedaulatan Pangan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Bangsa Indonesia" dan "Politik Pendidikan Nasional"."Kedua buku monograf tersebut menunjukkan pemikiran akademik beliau yang jelas menggunakan perspektif ilmu kepemimpinan berikut aplikasi teori dan kaidah-kaidah parameternya," tutur Gumilar.
Demikian pula artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh Jurnal Pertahanan terindeks SINTA berjudul "The Leadership of President Megawati in the era of Multidimensional Crisis, 2001-2004". Lalu, "Establishment of Pancasila as a Grounding Principles of Our Nation"."Kedua artikel tersebut merupakan karya ilmiah yang signifikan atas kepemimpinan beliau di dalam memimpin Indonesia mengatasi berbagai krisis yang sangat kompleks pada tahun-tahun pasca-reformasi," ujar Gumilar menjelaskan.
Dari perspektif ilmu sosiologi, dia menilai tata pemerintahan beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan wujud nyata aplikasi limu pengetahuan kepemimpinan strategis atau strategic leadership. "Saya menilai kontribusi ilmiah Ibu Dr (HC) Megawati Soekarnoputri telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk diusulkan menjadi Guru Besar Tidak Tetap di Unhan RI bidang keilmuan kepemimpinan strategis," ucap Gumilar.
Sementara itu, Profesor Mizuno Kosuke, yang adalah emeritus of development studies di Kyoto University Japan, juga merekomendasikan putri Bung Karno itu diberi gelar guru besar dalam kepemimpinan strategis oleh Unhan. "Karena, beliau (Megawati) telah diakui sebagai pemimpin politik nasional yang sukses untuk demokratisasi di Indonesia dan juga pembangunan kelembagaan di tingkat pemerintahan," kata Mizuno.
Menurut pria yang menjadi profesor tamu di Universitas Indonesia dan beberapa kampus terbaik dunia lainnya itu, Megawati memiliki peran yang menonjol sebagai pemimpin regional dalam membawa negara dan pemerintahan Indonesia ke tingkat pencapaian kepemimpinan. Tidak hanya di tingkat regional, tetapi juga di tingkat global.
"Dari perspektif ilmu politik, saya percaya pemerintahan dan kepemimpinannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah implementasi nyata dari kepemimpinan politik," ujarnya.
Hal yang istimewa, Megawati melalui semuanya dengan baik walau benar-benar ditentang oleh rezim otoriter Soeharto. Sempat diserang dengan pengerahan kekuatan polisi dan tentara dalam peristiwa 27 Juli 1996, Megawati terbukti tetap menjadi ketua dan melindungi partai dengan segala cara.
"Usahanya sungguh berani dan berarti dalam proses demokratisasi di Indonesia. Usahanya mendapat simpati dan dukungan tidak hanya dari anggota PDI, tetapi juga dari masyarakat di Indonesia. Sungguh dia menjadi simbol perlawanan terhadap rezim otoriter Presiden Soeharto dan demokratisasi di Indonesia," kata Mizuno.
Saat menjabat di eksekutif, Megawati membangun kelembagaan demokratisasi Indonesia. Dari Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Itu adalah sebagian dari lembaga penting yang didirikan selama masa kepresidenannya," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika