REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan telah berkoordinasi rutin dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Namun, jika ada pelanggaran pasti akan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

"Satgas Covid-19 pusat dan daerah setiap minggunya rutin melakukan koordinasi. Disitulah laporan pelanggaran-pelanggaran tersebut kami tindak lanjut untuk segera ditangani oleh Satgas daerah setempat. Kami mendorong upaya antisipatif dan inisiatif dari Pemda untuk penegakannya," katanya saat dihubungi Republika, Selasa (15/6).

Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil seluruh pejabat tinggi DKI Jakarta, termasuk Gubernur, Ketua DPRD, Pangdam Jaya, dan Kapolda ke Istana Negara, Selasa, (15/6). Presiden memberikan arahan merespons lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota dan temuan transmisi lokal varian Delta yang terbawa dari India.

"Presiden memberi arahan bahwasanya peningkatan Covid-19 di Jakarta itu sangat meningkat signifikan dan beliau meminta kepada pemda, karena sudah masuknya virus dari India, pemda diminta menekan dengan cara-cara, seperti vaksinasi," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasteyo Edi seusai pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (15/6).

Menurut Presiden, kata Prasetyo, penyebab utama dari lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta adalah mulai longgarnya kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker. Tingkat penggunaan masker oleh masyarakat di Ibu Kota saat ini baru 78 persen. Presiden Jokowi, kata Prasetyo, memerintahkan Pemprov DKI Jakarta mampu menaikkan angka penggunaan masker hingga 95 persen.

"Nah, di sini Presiden meminta kepada masyarakat Jakarta, ya seperti daerah yang padat itu harus cepat divaksin," kata Prasetyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika