REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dikhawatirkan sejumlah pihak menimbulkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, meminta pemerintah lebih bijak dalam mengambil langkah ke depan untuk menghindari terjadi PHK besar-besaran.
"Kita berharap (pemerintah) agar lebih bijak ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dari sisi aturan," kata Rahmad, kepada Republika, Jumat (2/7).
Rahmad menilai adanya relaksasi pajak terhadap para pengusaha dinilai bisa menjadi solusi. Dia memahami pendapatan negara dari pajak cukup besar, namun ia memandang langkah tersebut menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk menghindari kemungkinan potensi PHK massal.
Selain itu dirinya juga meminta pemerintah untuk memprioritaskan vaksinasi bagi tenaga kerja di perusahaan atau industri padat tenaga kerja. Pemerintah diharapkan dapat membantu meringankan beban perusahaan.
"Kalau vaksin mandiri belum mampu untuk membiayai karyawannya bisa jadi menjadi salah satu solusi untuk mengajukan atau diberikan pemerintah agar industri-industri yang padat karyawan tetapi situasi ekonomi yang terkena dampak yang paling nyata sehingga itu bisa dikomunikasikan kepada pemerintah dan pemerintah juga bisa mempertimbangkan agar menjadi salah satu alternatif solusi membantu meringankan beban perusahaan begitu saya kira," jelasnya.
Ia memahami situasi yang dipilih pemerintah saat ini adalah situasi yang sulit. Namun kebijakan PPKM Darurat penting dilakukan demi kemanusiaan.
"Ya memang tentu ada implikasinya dan ada dampaknya sudah pasti. Yang paling nyata adalah tekanan kepada ekonomi yang pasti akan semakin dalam tapi itu pilihan sulit yang harus kita lakukan demi nyawa manusia, demi keselamatan kita bersama," ujarnya.
"Saya mengajak semua pihak para pengusaha untuk lebih bersabar itu pilihan sulit, dengan kesabaran dan keikhlasan, dengan tekanan ekonomi yang lebih dalam harus kita hadapi bersama-sama," imbuhnya.
