REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said menanggapi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat mulai 3 Juli. Dia memberi masukan agar kebijakan tersebut berjalan efektif.
Empat saran Sudirman disampaikan dalam diskusi virtual berjudul 'Memprediksi Keampuhan PPKM Mikro Darurat' yang diadakan lembaga survei KedaiKopi pada Jumat (2/7). Pertama, Sudirman menyarankan, agar kebijakan itu dilaksakan secara seragam.
"Kuncinya harus seragam, artinya kalau Jawa-Bali maka semuanya jangan Jabar, Jateng beda tiap sektor," kata Sudirman dalam diskusi tersebut.
Kedua, Sudirman menyebut, kebijakan tersebut harus ditunaikan secara serempak. Sehingga, dia berharap, tidak ada pemda yang telat menerapkan PPKM Mikro Darurat dengan berbagai dalih.
"Jangan ada jadwal Pemda yang nunggu Minggu depan baru dijalankan itu nggak bisa. Virus nggak punya batas administratif," ujar Sudirman.
Ketiga, Sudirman mengimbau, agar pemerintah konsisten dengan kebijakannya sendiri. Dia tak ingin apa yang dikatakan pemerintah justru berbeda dengan yang dilaksanakan. "Nggak boleh ada pengecualian," sebut Sudirman.
Terakhir, Sudirman menekankan supaya kebijakan PPKM Mikro Darurat dijadikan gerakan bersama atas dasar solidaritas, bukan merupakan kewajiban. "Ini lebih dari tanggung jawab, tapi harus direspons menjadi gerakan. Ini waktunya pemimpin informal seperti NU, DMI, Muhammadiyah, PMI karena pemerintah sudah berikan instruksi. Sehingga suasana menjadi kebangkitan dengan gerakan masyarakat," ucap Sudirman.