REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah resmi memberlakukan PPKM Darurat di beberapa daerah di luar Pulau Jawa dan Bali mulai Senin (12/7). Anggota Komisi IX DPR, Darul Siska, mendukung pemberlakuan PPKM Darurat tersebut untuk mencegah penularan Covid-19 secara masif.

"Saya menambahkan bahwa di daerah pemberlakuan PPKM harus diikuti dengan lockdown mini ditingkat RT atau RW atau kelurahan," kata Darul kepada Republika.co.id, Senin (12/7).

Namun demikian, dalam pelaksanaan mini lockdown tersebut pemerintah daerah juga harus memastikan kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi setiap hari. Dia meyakini pemberlakuan PPKM di suatu wilayah sudah mempertimbangkan berbagai alasan dan sudah dikomunikasikan baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait.

"Untuk memenuhi kebutuhan hidup warga yang kurang mampu atau tidak mampu karena dampak kebijakan PPKM bisa ditanggung secara gotong royong oleh warga setempat atau bantuan pihak lain dan tanggung jawab terakhir harus ditanggung oleh pemda atau pemerintah pusat," ucap legislator asal dapil Sumatra Barat I tersebut.