REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan, pemerintah mengetahui ada kelompok murni dan tidak murni dalam menyampaikan aspirasi terkait penanganan Covid-19. Kelompok tidak murni, kata dia, hanya ingin memanfaatkan situasi dan terus menerus menyerang keputusan pemerintah.
"Ada kelompok yang murni tadi, lalu ada kelompok yang tidak murni. Masalahnya itu hanya ingin menentang aja, memanfaatkan situasi. Apapun yang diputuskan pemerintah diserang," ujar Mahfud dalam konferensi pers usai melakukan rapat dengan sembilan kementerian lembaga terkait situasi penanganan Covid-19 di kantornya, Jakarta Pusat, Sabtu (24/7).
Mahfud mengatakan, pemerintah sudah mengetahui ada sekelompok orang yang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi terkini. Pemerintah, kata dia, pasang mata kepada kelompok tersebut.
Menurut dia, kelompok tersebut selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tidak benar. "Selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Padahal, pada prinsipnya pemerintah itu terbuka dan merespons segala aspirasi masyarakat," kata dia.
Dia mengatakan kelompok tidak murni itu berbeda dengan kelompok murni, yang menyampaikan aspirasi sebagaimana adanya. Aspirasi murni yang pemerintah tangkap terkait dengan kekhawatiran akan kondisi ekonomi masyarakat di tengah peningkatan kasus Covid-19 yang masih belum menentu seperti saat ini.
"Karena memang, ya 'Saya takut Covid, tapi gimana ekonomi saya? gimana ini?' Nah itu aspirasi murni. Sehingga aspirasi itu kita catat sebagai kondisi kesulitan yang memang real dialami. Khususnya mengenai kehidupan ekonomi di dalam menghadapi serangan Covid," jelas Mahfud.
Mahfud mengatakan, pemerintah mendengar semua aspirasi-aspirasi itu dan menjadikannya sebagai pertimbangan di dalam berbagai memutuskan keputusan penting. Tidak ada aspirasi masyarakat yang diabaikan. Namun, dia menyatakan, memang pada kenyataannya tidak semua aspirasi bisa diakomodasi.
"Bahwa tidak semua terakomodasi itu biasa. Karena kadang kala di antara aspirasi itu yang satu dan yang lain bertentangan dan pemerintah harus mengambil keputusan. Tapi semua sudah didengar," kata dia.
Mahfud juga menegaskan, pemerintah akan menindak tegas aksi demonstrasi secara fisik yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, membahayakan keselamatan masyarakat, serta melanggar hukum. "Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing," ungkap mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika