REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos) pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat di tengah perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)."PPKM mengharuskan masyarakat untuk tinggal di rumah, sehingga bansos merupakan yang paling mereka harapkan dari pemerintah," ujar Abra dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (26/7).

Oleh karena itu, ia menyetujui langkah pemerintah yang kembali menambah anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar 19,4 persen dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ke depan, Abra mengharapkan adanya penambahan kembali anggaran perlinsos hingga 10 persen atau 15 persen, mengingat besarnya potensi dari refocusing anggaran Kementerian/Lembaga (K/L).

Menurut dia, refocusing anggaran tersebut dimungkinkan karena masih terdapat 30 K/L dengan daya serap belanja yang rendah, yakni kurang dari 30 persen pada semester I-2021."Jadi K/L yang daya serapnya rendah ini masih bisa lebih dimaksimalkan refocusing atau realokasi anggarannya untuk dana PEN," tutur Abra.

Selain itu, Abra menyarankan adanya optimalisasi dalam mekanisme penyaluran anggaran perlinsos PEN, agar masyarakat yang berhak mendapatkan bisa benar-benar merasakan bantuan tersebut. Maka dari itu, diperlukan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil atau platform tertentu untuk mendapatkan data masyarakat yang berhak mendapatkan bansos tersebut, meskitidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ikuti Whatsapp Channel Republika