REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengatakan memberikan sanksi pada dua pejabat Kementerian Dalam Negeri dan satu unit militer Kuba. Sanksi itu respon atas penindakan keras pada unjuk rasa anti-pemerintah bulan lalu.

Departemen Keuangan mengatakan sanksi tersebut diberlakukan pada Romarico Vidal Sotomayor Garcia, Pedro Orlando Martinez Fernandez dan Tropas de Prevencion (TDP) dari Kementerian Angkatan Bersenjata Revolusi Kuba. Sanksi itu diumumkan direktur Kantor Pengendalian Aset Asing, Departemen Keuangan AS, Andrea Gacki.

"Tindakan hari ini menyoroti pelaku tambahan yang bertanggung jawab atas penindasan desakan rakyat Kuba pada kebebasan dan penghormatan pada hak asasi manusia," kata Gacki, Sabtu (14/8).

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pemerintah Kuba mengerahkan pasukan TDP. "Dan kami mendapatkan laporkan kekerasan dan pemukulan terhadap pengunjuk rasa, saat penangkapan dengan kekerasan dilakukan," kata Blinken.

"Amerika Serikat mendukung rakyat Kuba atas keberanian mereka menuntut kebebasan saat kami mengidentifikasi yang menindas mereka dan mencoba menjaga sistem represif, kami akan terus bertindak untuk menuntut pertanggung jawaban pemerintah Kuba atas pelanggaran hak asasi manusia," tambah Blinken dalam pernyataannya.

Di media sosial Twitter, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez menolak sanksi tersebut. Ia mengatakan sanksi-sanksi itu 'kebijakan oportunistik AS terhadap pejabat dan angkatan bersenjata Kementerian Dalam Negeri Kuba.

"Kebijakan semacam ini mencerminkan standar ganda yang digunakan pemerintah untuk memanipulasi dan berbohong demi mempertahankan blokade ke Kuba," katanya.

Bulan Juli lalu AS memberikan sanksi kepolisian dan dua orang pejabatnya polisi Kuba. Unjuk rasa pecah saat Kuba yang dikuasai partai komunis mengalami krisis ekonomi terburuk sejak jatuhnya Uni Soviet.

Angka kasus virus korona di negara Amerika Latin tersebut melonjak. Ribuan orang turun ke jalan, marah dengan langkanya kebutuhan dasar, kegagalan pemerintah mengatasi pandemi dan lemahnya kebebasan sipil.

Presiden Kuba  Miguel Diaz-Canel mengatakan kerusuhan tersebut dipicu Amerika Serikat. Ia mengatakan banyak pengunjuk rasa yang dimanipulasi kampanye di media sosial yang dirancang oleh AS.

Sebelumnya Kementerian Keuangan AS juga memberikan sanksi pada Kementerian Pertahanan dan satu unit pasukan khusus Kementerian Dalam Negeri Kuba. Mereka dituduh melanggar hak asasi manusia dalam unjuk rasa Juli lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika