REPUBLIKA.CO.ID, BATUSANGKAR -- Wakil Gubernur Sumatra Barat Audy Joinaldy mengatakan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang berjalan dengan cepat tanpa tersangkut kasus hukum akan memacu perekonomian masyarakat Sumatra Barat. Audy menyebut perekonomian di Sumbar masih banyak bergantung pada perputaran uang dari program dan kegiatan pemerintah.
"Jika PBJ bermasalah atau tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti terjadi keterlambatan maka program dan kegiatan pembangunan Sumbar akan terganggu dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas," kata Audy Joinaldy saat membuka Bimtek PBJ di Batusangkar, Selasa (24/8).
Audy menyebut untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam PBJ perlu dilakukan Bimbingan Teknis secara rutin. Sehingga kapasitas seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan itu bisa terus ditingkatkan dan pemahaman terhadap aturan semakin mantap.
Ia mengatakan dalam setiap pekerjaan pasti ada risiko. Namun dengan mengikuti aturan yang berlaku, memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu yang dibuat oleh pemerintah risiko itu bisa diminimalkan. Menurut audy PBJ Sumatra Barat yang melalui paket tender atau seleksi pada 2021 setidaknya berjumlah 590 paket lebih. Nilai dari paket tender ini mencapai Rp 1 triliun lebih atau 14 persen dari total APBD Sumbar.
Jumlah itu masih ditambah lagi dengan pengadaan-pengadaan di OPD yang dilakukan secara swakelola dan pengadaan langsung, ditambah dengan pengadaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota se-Sumbar.
"Semakin cepat proses pengadaan dilakukan pemerintah maka semakin cepat pula roda perekonomian masyarakat berputar. Kemudian semakin banyak UMKM atau produk lokal yang digunakan diharapkan akan semakin besar pula peluang serapan anggaran oleh masyarakat yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi," ucap Audy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika