REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memprediksi, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berpotensi terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTT) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) antara September hingga Oktober 2021. KLHK memastikan akan berupaya mencegah bencana itu terjadi.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Dirjen PPI) KLHK, Laksmi Dhewanthi, menerangkan, prediksi itu dibuat dengan mengacu pada data prakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Kini, 85 persen wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau.

Jika mengacu pada data berbasis titik panas, kata dia, karhutla kategori sedang hingga tinggi berpotensi terjadi mulai Agustus di Sumatra bagian tengah. "Untuk September-Oktober, potensi karhutla kategori menengah hingga tinggi berpeluang terjadi di sebagian NTB dan NTT," kata Laksmi dalam jumpa pers daring, Senin (30/8).

Untuk November dan Desember, lanjut dia, tak ada wilayah yang berpotensi terjadi karhutla. Meski demikian, Laksi enggan menyebut Indonesia bebas karhutla pada dua bulan terakhir itu. KLHK akan tetap memantau perkembangan karhutla dengan cara patroli langsung dan pengamatan citra satelit.

Terkait potensi Karhutla di NTB dan NTT, kata Laksmi, KLHK akan melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian. Beberapa di antaranya adalah patroli pencegahan rutin, pelaksanaan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC), serta pemadaman darat dan udara.

Namun demikian, hingga kini, dua pemerintah provinsi itu belum menetapkan status siaga darurat karhutla. Padahal pada Agustus sudah terdapat 28 titik panas di NTB dan 81 di NTT.

Adapun wilayah yang sudah menetapkan status siaga darurat karhutla adalah Provinsi Riau, Jambi, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Status darurat itu diterapkan hingga Oktober maupun Desember 2021.