REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebanyak 330 sekolah dari jenjang PAUD, TK, SD SMP dan SMA di Kota Bandung akan memulai pembelajaran tatap muka (PTM) pada pekan kedua bulan September atau 8 September mendatang. Kapasitas siswa yang diperbolehkan belajar tatap muka pada setiap ruangan hanya 50 persen.
Kabid Pengembangan SD Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bambang Ariyanto menuturkan 330 sekolah yang menggelar PTM sudah mengikuti masa uji coba beberapa bulan lalu. Berdasarkan aturan yang ada, sekolah harus menyiapkan infrastruktur pendukung protokol kesehatan dan tidak mesti siswa divaksin terlebih dahulu.
"Hanya menerapkan protokol kesehatan yang ketat di perwal ada inmendagri ada, cuma eksplisit (siswa) harus divaksin gak ada," ujarnya saat acara Bandung Menjawab, Kamis (2/9).
Ia menuturkan, 330 sekolah yang diperbolehkan belajar tatap muka masuk dalam tahap transisi dengan kapasitas maksimal 50 persen.
"Yang akan PTM tanggal 8 yang memungkinkan yang sudah diverifikasi 330 sekolah, yang 1.692 itu diverifikasi dulu lalu lolos dan PTM," katanya.
Bambang melanjutkan 1.692 sekolah yang menyatakan siap menggelar PTM akan diverifikasi terlebih dahulu sejak tanggal 6 sampai 9 September. Selanjutnya pada tanggal 10 September akan ditetapkan dan mulai belajar tatap muka pada tanggal 13 September untuk masa uji coba dengan kapasitas maksimal 25 persen.
"Kita akan verifikasi secara ketat yang lolos akan didorong membuka PTM di saat berikutnya," katanya.
Pihaknya akan melakukan pengawasan sejak bulan September hingga awal Desember melibatkan 532 orang tim monitoring dan evaluasi.
"Jika ditemukan pelanggaran atau abai maka publik boleh menginformasikan pengaduan. Ada kanal pengaduan dan ada sidak di sekolah, kalau tidak bisa ditolerir maka akan dilaporkan ke ketua satgas kecamatan. Pak camat akan menentukan dibina atau ditutup," katanya.
Bambang menambahkan, sekolah yang menyatakan siap menggelar PTM harus memiliki empat komponen yaitu memiliki satgas sekolah, membuat desain kurikulum untuk PTM dan belajar daring. Kampanye dan promosi protokol kesehatan bagi orang tua siswa dan siswa serta menyiapkan infrastruktur protokol kesehatan.
Pihaknya juga akan melakukan pengawasan ketat melibatkan dinas perhubungan terhadap siswa yang berangkat ke sekolah menggunakan angkutan umum. Termasuk rencana memanfaatkan bis sekolah untuk para siswa.
Selain itu, bagi siswa yang diperkirakan tidak dalam kondisi sehat maka tidak perlu memaksakan berangkat ke sekolah. Sedangkan bagi guru yang belum divaksin karena kondisi kesehatan dapat memilih untuk work from home (WFH).
Ikuti Whatsapp Channel Republika