REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan negaranya  tidak akan mengakui pemerintah baru di Kabul. Namun Inggris harus menghadapi realita baru di Afghanistan dan tidak ingin melihat tatanan ekonomi dan sosial rusak.

Hal ini ia sampaikan dalam kunjungannya ke Pakistan, negara tetangga Afghanistan. Raab menuturkan tidak mungkin mengevakuasi 15 ribu orang dari Kabul tanpa kerja sama dengan Taliban yang merebut kota itu pada 15 Agustus lalu. "Pendekatan yang kami ambil kami tidak mengakui Taliban sebagai pemerintah," katanya, Jumat (3/9).

Ia menambahkan biasanya Inggris mengakui negara bukan pemerintah. "Kami melihat pentingnya kemampuan untuk terlibat dan memiliki jalur komunikasi langsung," tambah Raab.

Pernyataan ini mencerminkan sikap Inggris dan Amerika Serikat (AS) yang ingin menyerang Taliban setelah kelompok itu berhasil merebut kekuasaan dari pemerintah yang didukung negara-negara Barat. Barat khawatir krisis kemanusiaan dan ekonomi di Afghanistan dapat mendorong gelombang ribuan pengungsi. Akan tetapi mereka curiga Taliban tidak menepati janjinya untuk tidak otoriter seperti ketika mereka berkuasa pada tahun 1990-an.

"Taliban sudah membuat serangkaian pernyataan yang beberapa di antaranya positif. Kami harus menguji dan melihat mereka bila kata-kata itu diwujudkan dalam perbuatan," kata Raab.

"Dalam tahap ini penting untuk menetapkan atau menilai Taliban sejak awal dan mungkin cukup sederhana dan menguji dan melihat apakah mereka melaksanakannya," tambahnya.

Ia mengatakan Inggris telah merilis tahap pertama bantuan kemanusiaan ke negara-negara tetangga Afghanistan senilai 30 juta poundsterling. Dana tersebut dibutuhkan untuk membiayai gelombang pengungsi dari Afghanistan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika