REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, menilai pelabelan teroris terhadap KKB yang dilakukan pemerintah dianggap tidak tepat. Menurutnya, strategi Indonesia untuk mengatasi gerakan referendum di Papua jauh tertinggal.

"Pada dasarnya kalau melihat dari strategi kita saat ini memang jujur saya melihat kita tertinggal, ya, dari gerakan-gerakan referendum itu sendiri," kata Effendi dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9).

Pemerintah seharusnya tidak mengkerdilkan kelompok tersebut. Ia menilai KKB justru berbeda dengan kelompok teroris di Poso yang kerap memunculkan teror dalam setiap aksinya.

"Kita kadangkala ingin mengeneralisir menghadapi masalah di Papua itu seperti teroris di tempat lain di wilayah Indonesia gitu. Saya kira menurut saya agak keliru lah Mahfud CS itu," ujarnya. 

Adanya stigma teroris yang dilabeli pemerintah terhadap KKB justru membuat agak sulit untuk menarik simpati publik yang sampai saat ini justru berpihak pada kelompok yang menginginkan referendum. Menurutnya cara-cara pemerintah menghadapi KKB seperti saat ini justru hanya akan membuat pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua semakin keteteran.

"Jadi mungkin untuk menghilangkan politik dalam negeri tapi sebenarnya kalo kita melihat pola kerja kita untuk menghadapi mereka juga saya kira ya saya melihat dalam waktu ke waktu ini akan semakin keteteran," tuturnya. (Febrianto Adi Saputro)

Ikuti Whatsapp Channel Republika