REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Utara mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB menerapkan standar ganda atas kegiatan militer di kalangan negara anggota PBB, lapor media pemerintah KCNA, Ahad (3/10). Korea Utara (Korut) menerima kritikan internasional terhadap uji coba rudalnya baru-baru ini.

Dewan Keamanan menggelar rapat tertutup pada Jumat (1/10) atas permintaan Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya mengenai peluncuran rudal milik Korut. Pertemuan itu berlangsung sehari setelah Pyongyang menembakkan rudal antipesawat yang baru dikembangkannya.

Unjuk gigi itu merupakan yang terbaru dalam serentetan uji senjata baru-baru ini, yang mencakup peluncuran rudal hipersonik yang tak terlihat sebelumnya, rudal balistik, serta rudal jelajah yang kemungkinan berkapasitas nuklir. Direktur Departemen Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri Korut Jo Chol Su mengatakan pertemuan DK PBB menandakan sebuah "kedunguan terang-terangan dan invasi liar" terhadap kedaulatan negaranya dan "provokasi serius yang tidak dapat dimaklumi."

Jo menuding Dewan Keamanan menerapkan standar ganda sebab dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu masih bungkam soal latihan militer gabungan AS dan uji senjata dengan sekutu. Sementara mereka di sisi lain mempermasalahkan kegiatan-kegiatan Korut untuk "membela diri".

"Ini adalah penolakan sikap netral, objektivisan dan keseimbang, jalur kehidupan aktivitas PBB sekaligus menjadi sebuah bukti wujud standar ganda," kata Jo melalui pernyataan yang dilansir oleh KCNA, dilansir Reuters.

Ikuti Whatsapp Channel Republika