REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Laporan pemantau sanksi PBB mengungkapkan puing-puing rudal yang mendarat di Kota Kharkiv, Ukraina pada 2 Januari lalu merupakan rudal balistik Hwasong-11 Korea Utara (Korut). Laporan setebal 32 halaman itu diserahkan komite sanksi pada Korut Dewan Keamanan PBB.
"Pecahan yang ditemukan dari rudal yang mendarat di Kharkiv, Ukraina, pada 2 Januari 2024 berasal dari rudal DPRK (Korut) seri Hwangsong-11," kata pemantau sanksi PBB dalam laporan tersebut, Selasa (30/4/2024).
Pemantau sanksi menambahkan hal ini mengindikasi adanya pelanggaran embargo senjata pada Korut. PBB menjatuhkan sanksi pada program nuklir dan rudal balistik Korut sejak 2006 dan sanksi-sanksi itu diperkuat selama bertahun-tahun.
Tiga pemantau sanksi berkunjung ke Ukraina pada awal bulan ini untuk memeriksa puing-puing tersebut dan tidak ada bukti rudal itu diproduksi Rusia. "Kami tidak dapat mengidentifikasi secara independen dari mana rudal itu diluncurkan atau oleh siapa," kata para pemantau sanksi dalam laporan mereka.
"Informasi lintasan yang diberikan pihak berwenang Ukraina mengindikasi rudal itu diluncurkan dari wilayah Federasi Rusia," tambah mereka dalam laporan yang diserahkan pada 25 April 2024. "Dengan lokasi itu, bila rudal dikendalikan pasukan Rusia, mungkin mengindikasi pembelian dilakukan warga Federasi Rusia," kata pemantau sanksi.
Mereka menambahkan hal ini melanggar embargo senjata yang dijatuhkan pada Korut pada 2006. Misi Korut dan Rusia di PBB, New York belum menanggapi permintaan komentar mengenai laporan pemantau sanksi PBB.
Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lain menuduh Korut mengirimkan senjata ke Rusia untuk digunakan di Ukraina yang diinvasi Moskow sejak Februari 2022 lalu. Moskow dan Pyongyang membantah tuduhan itu, tapi memperkuat hubungan militer mereka tahun lalu.
Dalam rapat Dewan Keamanan PBB pada Februari lalu AS menuduh Rusia meluncurkan rudal balistik yang dipasok Korut ke Ukraina dalam sembilan kesempatan. Pemantau sanksi PBB mengatakan rudal balistik seri Hwangsong-11 pertama kali diungkapkan ke publik pada tahun 2019.
Bulan lalu Rusia veto perpanjangan tahunan pemantauan sanksi PBB yang dikenal sebagai panel pakar yang selama 15 tahun memantau penegakan sanksi-sanksi PBB pada program nuklir dan rudal balistik Korut. Mandat panel para pakar ini akan berakhir pada Selasa ini.
Beberapa hari setelah serangan 2 Januari kantor kejaksaan Kharkiv menunjukkan pecahan rudal itu pada media. Kantor itu mengatakan model rudal itu berbeda dari yang diproduksi Rusia. "Mungkin rudal ini yang dipasok Korea Utara," kata kantor kejaksaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika