REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Pusat mengancam mencabut izin perusahaan jika perkantoran mereka tidak memiliki sumur resapan sesuai dengan standar ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki. Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma mengatakan pihaknya telah melakukan audit secara serentak di sejumlah perkantoran baik milik pemerintah maupun swasta guna meninjau keberadaan sumur resapan.
"Badan-badan usaha perkantoran swasta mengurangi debit air. Jadi, semua air tidak langsung dibuang ke saluran, tetapi ditampung ke dalam sumur resapan berdasarkan perizinan yang mereka miliki," kata Dhany di Jakarta, Senin (18/10).
Pembuatan sumur resapan di perkantoran ini berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan meresapkan air hujan yang dapat menambah kandungan air tanah. Pemkot Jakarta Pusat pun telah membentuk tiga tim terpadu yang diterjunkan dalam pemeriksaan sumur resapan di 400 perkantoran yang masuk dalam prioritas titik rawan banjir.
Sejumlah titik tersebut berada di kawasan Karet Tengsin, Bendungan Hilir (Benhil), Sudirman, Jalan Karet Haji Abdul Jalil, dan Le Meridien. Tim pengawas terpadu akan meninjau ada atau tidaknya pembangunan sumur resapan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perkantoran tersebut.