Kasus-Kasus di Kepolisian Wujud Lemahnya Kontrol Institusi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Haura Hafizhah, Ali Mansur, Antara

Serentetan kasus yang melibatkan petugas kepolisian menimbulkan citra buruk. Kasus demi kasus yang muncul seakan menunjukkan lemahnya kontrol institusi ke personel kepolisian.

Baca Juga

Pengamat Kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies (ISeSS) Bambang Rukminto mengatakan, kasus-kasus terkait polisi terjadi karena arogansi personal dan lemahnya kontrol institusi kepolisian kepada personelnya. "Saya prihatin dengan kondisi kepolisian saat ini. Tentunya banyaknya kasus tersebut adalah ujian bagi kepolisian. Dan ini hendaknya jadi momentum bagi perbaikan Polri ke depan. Terkait dengan kekerasan yang muncul, itu terjadi karena arogansi personal dan lemahnya kontrol institusi kepolisian kepada personelnya," kata Bambang, saat dihubungi Republika, Rabu (27/10).

Ia melanjutkan, kewenangan yang besar dan kontrol yang lemah membuat banyak celah bagi oknum melakukan pelanggaran. Belum lagi terkait reward and punishment yang juga tidak berimbang.

Sanksi yang tajam ke bawahan, tapi tumpul ke atas menjadi api dalam sekam yang memicu kekecewaan di internal. "Peraturan, SOP, surat edaran untuk internal sudah banyak tetapi pelanggaran masih juga marak. Ini indikasi bahwa personel tidak mengindahkan aturan atau pemimpin tidak mempunyai kewibawaan," kata dia.

Ia menambahkan, masih banyak personal kepolisian yang lebih senang melakukan pendekatan dengan kekerasan daripada cara-cara lain yang lebih humanis. Ini tidak hanya berlaku pada aparat kepada masyarakat tetapi aparat dengan aparat itu sendiri.

Kasus di Nunukan kemarin sebagai salah satu bukti, kekerasan yang dilakukan unsur pimpinan tidak membuat hormat anggotanya. Demikian juga dengan kasus polisi menembak polisi di NTB kemarin.

"Mengapa personel tidak mengindahkan aturan? Karena tidak ada sistem yang bisa memastikan itu berjalan secara konsisten. Munculnya tagar #percumalaporpolisi menunjukan ada ketidakpercayaan masyarakat kepada mekanisme kontrol di kepolisian," kata dia.

Menurutnya, kepolisian tidak hanya diragukan publik, pengawasan internal pun diragukan oleh anggota kepolisian. Terbukti dengan munculnya video CCTV yang diunggah anggota yang ditendang Kapolres Nunukan tersebut.

Belum lagi soal adanya surat terbuka kepada Kapolri yang mengatasnamakan jajaran Polsek terkait pemerasan oknum SDM Polda Sulut. Meskipun itu dibantah Kapolda Sulut sebagai hoaks tetapi substansi masalah itu diakui atau tidak memang ada.

"Personel di Nunukan mengunggah video kekerasan pimpinannya di media sosial, melayangkan surat terbuka pada Kapolri dan sebagainya. Ini menunjukan, mereka sendiri tidak percaya pada institusinya sendiri atau setidaknya tidak percaya pada personel pengawasan di internal. Mereka lebih percaya dengan delik viral untuk mengunggah pelanggaran di internal," kata dia.

Beban kerja yang berat ditambah masalah ketidakadilan di internal yang dirasakan itu salah satu juga yang memicu munculnya emosi yang berujung kekerasan. Makanya, harus ada evaluasi secara menyeluruh terkait pembinaan personel di tubuh Polri.

"Unggahan video CCTV kekerasan kapolres oleh korban yang juga personel kepolisian itu menunjukan ketidakpercayaaan pada institusinya sendiri untuk berbuat adil sesuai dengan yang diharapkan," kata dia.

Ia mengatakan, hal-hal tersebut menjadi indikator ada masalah di internal Polri. "Bagaimana bisa mengayomi masyarakat bila personelnya sendiri merasa tidak terayomi?" kata dia.

Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad mengatakan perilaku tidak pantas yang sejumlah petugas kepolisian belakangan membuat kepolisian harus meningkatkan pengawasan supaya lebih profesional dan berintegritas. "Pada satu sisi cukup memprihatinkan atas berita-berita yang tersebar di dalam masyarakat. Dalam hal ini kepolisian harus lebih bisa melakukan pengawasan terhadap anggota-anggotanya agar hal ini tidak terulang kembali," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (27/10).

Kemudian, ia melanjutkan Kapolri juga harus tegas terhadap anggota-anggotanya yang tidak mau diatur. Sehingga nama dan citra lembaga kepolisian tidak buruk di dalam masyarakat.

"Pengawasan dan pelatihan yang tepat harus ditingkatkan lagi. Jangan sampai anggota polisi melakukan hal yang tidak baik lagi apalagi kepolisian itu kan harusnya menjaga keamanan," kata dia.