REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Partai Komunis China (CCP) telah mengadopsi resolusi penting tentang prestasi besar dan pengalaman bersejarah negara tersebut, Kamis (11/11). Komunike yang diterbitkan oleh kantor berita pemerintah China Xinhua pada Kamis (11/11) menjadi langkah yang diyakini akan semakin memperkuat kekuasaan Presiden Xi Jinping.
Keputusan itu menjadi resolusi sejarah ketiga yang dikeluarkan oleh PKC dalam 100 tahun keberadaannya. Dua lainnya ditetapkan pada 1945 dan 1981, masing-masing memperkuat supremasi Mao Zedong dan Deng Xiaoping.
Resolusi ini adalah cara bagi Xi untuk menyusun otoritasnya di masa sekarang dan memproyeksikan kekuatan dan pengaruhnya pada masa depan. Komunike tersebut menyatakan di bawah Xi, Partai Komunis telah menyelesaikan banyak masalah sulit yang sudah lama menjadi agenda tetapi tidak pernah diselesaikan.
"Mencapai banyak hal yang diinginkan tetapi tidak pernah dilakukan," ujar komunike dikutip dari CNN.
Dalam komunike, dituliskan dengan tegas menjunjung tinggi posisi inti Xi di Komite Sentral dan di Partai Komunis secara keseluruhan. Kemudian menjunjung tinggi otoritas Komite Sentral dan kepemimpinannya yang terpusat dan terpadu untuk memastikan bahwa semua anggota Partai bertindak serempak.
Resolusi itu disahkan selama pleno keenam Komite Sentral ke-19 PKC. Kegiatan ini merupakan sebuah pertemuan empat hari di balik pintu tertutup di Beijing yang mempertemukan para pemimpin tertinggi negara itu.
Mengubah aturan
Ini bukan kali pertama, Xi Jinping mempererat cengkeramannya di Partai Komunis China. Pada 2018, sebagian besar anggota parlemen China mengubah aturan untuk menghapus batas masa jabatan presiden. Langkah ini membuka jalan bagi Xi untuk berpotensi memerintah seumur hidup.
Xi telah berhasil membangun teori politik eponimnya sendiri dan menuliskannya ke dalam konstitusi partai, suatu tindakan yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi Mao dan Deng. Dengan mengeluarkan resolusinya sendiri, Xi berusaha untuk lebih memantapkan statusnya sebagai pemimpin yang menjulang tinggi di tingkat yang sama dengan dua pendahulu yang sama.
Resolusi Mao pada 1945 menetapkannya sebagai otoritas tak tertandingi di dalam partai, setelah kampanye perbaikan selama tiga tahun yang secara brutal membersihkan lawan-lawan politik dan ideologisnya. Sedangkan resolusi Deng pada 1981, mengakui kesalahan Mao dalam meluncurkan Revolusi Kebudayaan.
Putusan itu menyimpulkan bahwa kontribusi Mao pada revolusi China jauh melebihi kesalahannya. Dengan mengakui dan beranjak dari kesalahan masa lalu, Deng mampu mengantarkan era baru reformasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika