REPUBLIKA.CO.ID, NAIROBI -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan Washington mendukung gerakan rakyat Sudan menolak kudeta militer. Sekitar 15 orang tewas dalam demonstrasi yang digelar di ibu kota Khartoum, Kota Bahri dan Omdurman.
"Kami mendukung seruan (rakyat Sudan) untuk memulihkan transisi demokrasi," kata Blinken di Kenya, Kamis (18/11).
Ia menambahkan, sebelumnya Sudan sudah berada di jalur menuju stabilitas. Blinken pun mengaku 'terlibat dengan intensif' dalam isu ini. Namun kudeta yang dilakukan militer memutarbalikkan jalan tersebut.
Ribuan rakyat Sudan turun ke jalan mendesak pemerintah diserahkan pada sipil dan pemimpin kudeta militer 25 Oktober lalu dibawa ke pengadilan. Kudeta itu sekalgius mengakhiri kemitraan sipil dan militer dalam membangun pemerintahan transisi setelah diktator Omar al-Bashir digulingkan tahun 2019 lalu. Meski negara-negara Barat sudah menekan dengan menangguhkan bantuan ekonomi upaya mediasi masih mengalami kebuntuan.
Pengunjuk rasa dan saksi mata mengatakan pasukan keamanan mengejar demonstran ke pemukiman warga dan rumah-rumah untuk ditangkap. "Kami tidak pernah mengalami kekerasan seperti hari ini Bahri, bahkan di bawah pemerintahan rezim lama," kata salah satu pengunjuk rasa yang mengatakan udara sangat pekat dengan gas air mata dan pengunjuk rasa menggunakan peluru tajam untuk membubarkan demonstrasi.
"Pasukan kudeta melakukan represi berlebihan dan mengepung unjuk rasa revolusi di beberapa daerah," kata Sudanese Professionals Association yang turut membantu mempromosikan unjuk rasa.
Jaringan internet telepon seluler Sudan sudah ditangguhkan sejak kudeta 25 Oktober lalu. Langkah ini mempersulit mempromosikan unjuk rasa, mogok dan pembangkangan sipil.
Dalam pernyataannya komite dokter Sudan dan serikat lainnya mengatakan pasukan keamanan mencoba menerobos masuk ke salah satu rumah sakit di Omdurman dan mengepung yang lainnya. Pasukan keamanan melepaskan gas air mata dan menghalangi akses pasien.
Salah satu pengunjuk rasa di Bahri mengatakan hal yang serupa juga terjadi di rumah sakit di kota itu. Lima belas orang yang tewas dalam unjuk rasa Rabu (17/11) menambah korban tewas sejak kudeta menjadi 39 orang. "Komandan-komandan militer akan bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran ini," kata pelapor khusus PBB untuk Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Dengan Damai, Clement Voule di media sosial Twitter.
Kudeta militer di Sudan dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Ia merebut kekuasaan dengan bantuan dari veteran militer era Bashir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika