Ahad 28 Nov 2021 19:59 WIB

Indonesia Larang WNA Riwayat Perjalanan 11 Negara Masuk RI

Pemerintah mengeklaim varian Omicron belum masuk ke Indonesia hingga saat ini.

Rep: Fauziah Mursid, RR Laeny Sulistyawati, Dian Fath Risalah/ Red: Agus raharjo
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah melarang WNA dengan riwayat perjalanan 11 negara memasuki Indonesia.
Foto: Antara/Rosa Panggabean
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah melarang WNA dengan riwayat perjalanan 11 negara memasuki Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah memberlakukan larangan masuk bagi warga negara asing (WNA) yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari dari 11 negara. Sebelas negara tersebut yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Anggola, Zambia, dan Hongkong. Pelarangan ini dilakukan untuk mencegah masuknya varian baru Omicron ke Tanah Air.

"Pelarangan masuk untuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke negara-negara berikut, Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Anggola, Zambia, dan Hongkong," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers secara daring, Ahad (28/11).

Baca Juga

Luhut mengatakan, kebijakan pelarangan masuk WNA dengan riwayat perjalanan negara ini akan segera diberlakukan dalam waktu 1x24 jam. "List dari negara-negara tersebut bisa bertambah atau berkurang berdasarkan evaluasi secara berkala dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Luhut menambahkan, untuk WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara tersebut juga akan dikarantina selama 14 Hari. Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI dari luar negeri di luar negara-negara tersebut menjadi tujuh hari dari sebelumnya tiga hari.

"Saya ulangi pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk pada daftar poin a menjadi tujuh hari dari sebelumnya tiga hari," kata Luhut.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement