REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutarakan keprihatinannya atas langkah pelarangan perjalanan yang telah diambil puluhan negara di dunia terhadap sejumlah negara Afrika selatan. Larangan itu menyusul penemuan Covid-19 varian Omicron.
Gutteres menyarankan metode pengujian terhadap para pelancong bisa lebih dipertimbangkan. Ia pun mengisyaratkan dugaan bahwa Omicron muncul karena tingkat vaksinasi Covid-19 di negara-negara Afrika masih rendah.
“Orang-orang Afrika tidak dapat disalahkan atas rendahnya tingkat vaksinasi yang tersedia di Afrika, dan mereka tidak boleh dihukum karena mengidentifikasi serta berbagi informasi ilmu pengetahuan dan kesehatan yang penting dengan dunia,” kata Guterres pada Senin (29/11), dilaporkan laman All Africa.
Alih-alih larangan perjalanan, ia mengimbau negara-negara mempertimbangkan pengujian Covid-19 berulang kepada para pelancong atau wisatawan asing dibarengi dengan langkah-langkah tepat serta efektif lainnya. Guterres mengatakan penting mengambil semua tindakan yang memungkinan perjalanan dan keterlibatan ekonomi.
Sebelumnya Namibia menyesalkan keputusan sejumlah negara menerapkan larangan perjalanan terhadapnya dan negara-negara Afrika bagian selatan lainnya menyusul penemuan varian Omicron. Namibia menilai, langkah itu tak dapat diterima serta diskriminatif.
“Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pariwisata menyesalkan keputusan Inggris menempatkan Namibia dan negara-negara saudara lainnya dari wilayah SADC (Southern African Development Community) dalam daftar merah karena terdeteksinya varian Covid-19 Omicron di Botswana dan Afrika Selatan," kata Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pariwisata Namibia pada Senin, dilaporkan Xinhua News Agency.
Namibia pun menyampaikan ketidakpuasannya atas keputusan larangan perjalanan yang turut diambil sejumlah negara Uni Eropa, termasuk di Asia. "Larangan perjalanan dan pembatasan yang diberlakukan pada negara-negara dari wilayah SADC tidak memiliki dasar ilmiah serta tidak dapat diterima, diskriminatif, dan bertentangan dengan pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)," kata Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pariwisata Namibia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika