August menyayangkan kejadian tersebut, terlebih jika mengandung unsur kelalaian yang dilakukan oleh kontraktor. Pasalnya, hal itu jelas-jelas dapat membahayakan pengguna jalan.
"Kelalaian ini bukan cuma merusak tapi juga berhubungan dengan keselamatan pengguna jalan sehingga harus jadi perhatian serius. Bayangkan jika yang tersandung lubangnya sepeda motor, pasti akan luka parah. Pemprov harus tanggung jawab, jangan lepas tangan," ujar anggota Fraksi PSI ini.
Lebih lanjut, August menuturkan, kualitas pembangunan sumur resapan yang dinilainya buruk disebabkan oleh ambisi Pemprov DKI Jakarta yang mengejar target untuk menyelesaikan ribuan sumur resapan di akhir 2021.
"Ini akibat dari kejar target Pemprov membangun sebanyak-banyakan sumur resapan, sehingga orientasinya pada kuantitas bukan kualitas. Akhirnya keselamatan masyarakat yang dikorbankan," ungkapnya.
August menambahkan, dia meminta agar titik pembangunan sumur resapan serta informasi kontraktor yang mengerjakannya dibuka ke publik. Hal itu agar pengerjaannya dapat diawasi juga oleh publik.
"Anggaran pembangunan sumur resapan tahun ini Rp411 miliar dan tersebar di puluhan ribu titik, saya minta Pemprov buka titik lokasinya ke publik agar masyarakat bisa awasi bersama kualitas pembangunannya," kata dia.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza mengatakan, insiden itu terjadi kemungkinan lantaran faktor penutup sumur resapan yang bersifat belum permanen. "Kan ada tutup-tutup yang masih sementara sifatnya, belum permanen, mungkin memang belum cukup kuat karena masih baru umurnya, ya memang harus dijaga ya," ujar Ariza, Kamis (9/12).
Dia menyebut telah menyampaikan kejadian tersebut ke Bina Marga di Dinas Sumber Daya Air guna menindaklanjutinya. Dia memastikan bakal melakukan evaluasi terkait masalah tersebut. Lebih lanjut, Ariza menyebut pihak kontraktor turut bertanggung jawab ihwal jebolnya sumur resapan tersebut.
"Kita akan evaluasi ya tentu bagi kontraktor yang bertugas harus memastikan pekerjaannya sesuai dengan prosedur dan mekanisme aturannya, harus bertanggung jawab. Dan siapa yang melanggarnya akan diberi sanksi," tegasnya.
