REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menegaskan kasus terinfeksi varian omicron hingga saat ini belum ditemukan di Indonesia. Pemerintah terus memonitor distribusi varian Covid-19 melalui sequencing spesimen pelaku perjalanan di tiap pintu masuk yang tersebar di Indonesia.
"Sampai sekarang belum ditemukan kasus bervarian omicron," ujar juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers daring diikuti di Jakarta, Kamis (9/12).
Dia berharap, sejumlah langkah antisipasi yang telah dilakukan secara dini oleh pemerintah dapat membendung importasi varian omicron. Wiku menyebut, pemerintah juga berkomitmen akan mengoptimalisasi kapasitas testing, khususnya alat testing yang memiliki sensitivitas yang tinggi untuk mendeteksi berbagai varian Covid-19.
"Saat ini laboratorium di seluruh Indonesia telah mampu mendeteksi karakteristik genetik kepada sekitar 500-600 sampel per hari untuk mendukung upaya peningkatan jumlah squensing, khususnya spesimen pelaku perjalanan dari negara-negara yang terdeteksi mengalami transmisi komunitas akibat varian omicron," ujarnya.
Baca juga : Isu Omicron Masuk Indonesia, Ini Kata Kemenkes
Dalam rangka untuk mendukung kebijakan perpanjangan durasi karantina, Wiku menyampaikan, pemerintah menjamin ketersediaan fasilitas karantina, baik di Wisma Atlet atau Pasar Rumput dengan kapasitas kamar mencapai 3.700 kamar serta 72 hotel yang tersebar secara nasional.
Sebelumnya, juru bicara vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi mengonfirmasi laporan temuan kasus omicron (B.1.1.529) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, adalah tidak benar. "Tidak benar ini (temuan omicron di Kabupaten Bekasi). Belum ada kasus omicron (di Indonesia) sampai saat ini," kata Siti Nadia Tarmizi.
Nadia mengatakan, pihaknya telah mendalami informasi tersebut kepada petugas laboratorium di wilayah setempat atas adanya laporan empat warga yang terpapar omicron.
Ketua Sub Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Troy Pantouw, mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha sektor pariwisata bahwa protokol kesehatan wajib ditaati menjelang dan selama masa liburan untuk menghindari lonjakan kasus. Pemerintah memahami bahwa sektor pariwisata yang sempat stagnan akibat pandemi harus dibangkitkan kembali. “Tapi perlu diingat, kita masih dalam kondisi pandemi sehingga diperlukan strategi untuk menyeimbangkan antara pergerakan ekonomi dan pencegahan kasus Covid-19," kata Troy.
Dia menyebutkan, salah satu strategi adalah dengan menerapkan pemberlakuan protokol cleanliness, health, safety, and environment sustainability (CHSE) di tempat penyelenggaraan wisata. Troy mengatakan, penerapan protokol kesehatan itu penting mengingat dari pengalaman sebelumnya dapat dilihat ada kenaikan kasus usai periode liburan.
Baca juga : Ini Tugas Baru 44 ASN Polri Eks KPK dari Kapolri
Hal itu diakibatkan masih adanya orang yang lalai melakukan protokol kesehatan (prokes). Menurutnya, dalam masa adaptasi kebiasaan baru kegiatan ekonomi memang harus berjalan termasuk sektor pariwisata.
Namun, di sisi lain masyarakat juga harus tetap mematuhi prokes dan mengikuti anjuran pemerintah untuk mencegah lonjakan kasus.Langkah itu penting dilakukan mengingat saat ini telah muncul berbagai varian baru dari Covid-19.
"Masyarakat harus tetap menyadari bahwa pandemi ini belum berakhir. Masyarakat harus tetap mengikuti prokes, khususnya dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru," kata Troy.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Dedi Taufik, memperkirakan terjadi lonjakan jumlah wisatawan di Kota Bandung pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Meski demikian baik pelaku usaha wisata maupun wisatawan terus diimbau untuk menerapkan prokes dan telah dilakukan upaya jemput bola terkait vaksinasi dengan Program Wisata Vaksin.
Baca juga : PPKM Level 3 Dibatalkan, 11 Juta Orang Berpotensi Bepergian
Berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dilakukan vaksinasi di tempat tempat-tempat wisata. Hal itu dilakukan untuk mencapai kekebalan komunal akan Covid-19. Mengantisipasi potensi penularan saat libur Natal dan Tahun baru, pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi serta pengujian, pelacakan dan perawatan (testing, tracing, treament atau 3T).
Satuan tugas di tempat wisata juga dipastikan dapat berfungsi dengan baik. "Itu salah satu cara, bagaimana kita menerima kunjungan wisatawan di Jawa Barat, yang pasti kita harus memastikan nyaman dan aman. Jangan sampai ada yang terpapar di tempat wisata. Untuk itu, kita lakukan early warning dengan melakukan 3 T," ujar Dedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika