REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL - Tidak ada pihak lain selain Ukraina yang dapat memutuskan apakah negara itu menjadi anggota NATO yang berdaulat dan merdeka terlepas dari upaya Rusia untuk mengendalikan tetangganya itu, kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Jumat.

"Apa yang kita lihat sekarang di mana Rusia sedang mencoba untuk membangun kembali lingkup pengaruhnya di mana dia mencoba untuk mengontrol apa yang dapat dilakukan tetangga," kata Jens Stoltenberg pada konferensi pers di Paris.

Pernyataan sekjen NATO itu muncul setelah pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian dan Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly di mana mereka membahas pembangunan militer Rusia baru-baru ini di dan sekitar Ukraina.

“Telah dinyatakan berulang kali, mulai dari Undang-Undang Akhir Helsinki pada 1975 dan berkali-kali sejak itu, bahwa setiap negara di Eropa memiliki hak untuk memilih jalan tertentu, dan itu termasuk Ukraina,” ujar dia saat menjawab pertanyaan tentang kemungkinan Ukraina bergabung dengan NATO.

Dia menekankan bahwa Ukraina, sebagai negara yang berdaulat dan merdeka, bebas untuk memutuskan apakah “mereka bercita-cita untuk menjadi anggota (NATO), dan kemudian 30 sekutu memutuskan kapan Ukraina siap untuk bergabung dengan garis mereka, dan tidak ada pihak lain” diperbolehkan untuk menentukan masa depan Ukraina.

Sementara Menlu Prancis Le Drian mengingatkan Rusia bahwa agresi terhadap Ukraina akan membawa "konsekuensi strategis besar-besaran".

Stoltenberg juga meminta Rusia untuk mengurangi ketegangan, menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, dan kembali mengikuti proses diplomasi. “Krisis ini membutuhkan solusi politik dan diplomatik,” ujar dia, menyambut baik percakapan telepon antara Presiden AS Joe Biden dan sejawatnya dari Rusia Vladimir Putin.