REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kondisi pandemi Covid-19 ternyata memberikan dampak signifikan untuk pembangunan Indonesia secara keseluruhan, tak terkecuali di sektor kepemudaan. Kondisi ini tercermin dalam laporan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2021.
IPP dipetakan kedalam lima domain. Pertama, pendidikan, kedua, kesehatan dan kesejahteraan, ketiga, lapangan dan kesempatan kerja, keempat, partisipasi dan kepemimpinan, dan kelima, gender dan diskriminasi.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan, capaian IPP mengalami penurunan 1,67 poin dari 52,61 pada 2019 menjadi 51,00 di tahun 2020.
Menurut dia, dampak signifikan pandemi Covid-19 terutama terlihat pada indikator tingkat pengangguran terbuka pemuda dan wirausaha kerah putih dalam domain lapangan dan kesempatan kerja. Itu juga tampak pada indikator perempuan bekerja di sektor formal yang merupakan salah satu indikator penyusun domain gender dan diskriminasi.
Di sisi lain, penurunan capaian IPP secara nasional berdampak terhadap berkurangnya disparitas capaian IPP antarprovinsi. Untuk mencapai target IPP pada RPJMN 2020-2024 sebesar 57,67 diperlukan tidak hanya kerja keras melainkan juga inovasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan kepemudaan perlu bersinergi pula dengan keterlibatan pemuda yang tak hanya merespons krisis tetapi juga dapat berperan dalam pembangunan.
"Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis bagi Indonesia, terutama dalam merespon krisis pandemi Covid-19. Pemuda, dengan jumlah sat dari empat penduduk Indonesia (Statistik Pemuda Indonesia, 2020), memiliki peran penting sebagai kelompok usia produktif dan dapat berperan aktif sebagai critical thinker, change maker, innovator, communicator, bahkan leaders dalam rangka meningkatkan IPP," kata dia di Jakarta, Selasa (21/12).
Karena itu, kata dia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024) dan Rencana Kerja Pemerintah 2022 (RKP 2022) memberikan prioritas tersendiri atas pembangunan pemuda.
Plt Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Jonni Mardizal mengatakan, pemerintah tengah melakukan finalisasi atas Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan 2021-2024 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari revisi Perpres Nomor 66 tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan.
Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia, Anjali Sen, menyoroti pentingnya keterlibatan pemuda di tingkat lokal, nasional, dan global dalam memperkaya berbagai proses kebijakan dan pembangunan nasional dan internasional.
