REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta orangtua agar mendukung vaksinasi Covid-19 bagi anak yang telah diprogramkan pemerintah. Nabil mengatakan, pemerintah sangat serius menjalankan program vaksinasi Covid-19.
Untuk itu, ia meminta para orangtua perlu mendukung program tersebut dengan mengizinkan anaknya mengikuti vaksin. "Pemerintah sudah sangat serius terkait vaksinasi, baik dari sisi infrastruktur, kesediaan vaksin dan juga edukasi publik," katanya.
Menurutnya, para orangtua haruslah menjaga kesehatan keluarga dan anak-anaknya dengan mengikuti prosedur vaksinasi yang tepat dan sesuai aturan. Dia menilai tingkat penularan kasus Covid-19 sangat berpengaruh terhadap prosedur pembelajaran tatap muka.
"Jika kasus menurun, pembelajaran tatap muka akan bisa aman dilangsungkan. Jadi, vaksinasi menjadi penting, karena meningkatkan imun atau kekebalan tubuh atas Covid-19," kata Nabil.
Anggota Komisi IX DPR Abidin Fikri juga mengatakan para orangtua harus mendukung percepatan pemulihan pandemi termasuk dalam bidang pendidikan. Kepentingan para orangtua adalah agar anak-anaknya harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas sekaligus aman dari Covid-19.
Abidin mengatakan vaksinasi telah menunjukkan bukti konkret untuk menekan laju keparahan pasien penderita Covid-19, dan dapat menurunkan laju keterisian rumah sakit serta menekan angka kematian akibat Covid-19. "Maka dari itu vaksinasi tetap harus disinergikan dengan implementasi protokol kesehatan di sekolah untuk mendukung pembelajaran tatap muka," katanya.
Abidin menegaskan, pada prinsipnya DPR mendukung rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) bahwa hanya anak-anak yang sudah menerima vaksinasi lengkap (dua kali) yang boleh mengikuti pembelajaran tatap muka. Ia mengatakan bahwa vaksinasi sangat penting untuk mendukung suksesnya pembelajaran tatap muka.
"Bukan saja vaksinasi pada peserta didik, namun para pengajar dan petugas yang menyelenggarakan pendidikan harus sudah divaksin dua kali demi keselamatan dan kenyamanan dalam proses pembelajaran," kata Abidin Fikri.
Sedangkan Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai keputusan pemerintah mewajibkan semua peserta didik melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai Januari 2022 merupakan hasil kajian matang, baik dari sisi akademis maupun kesehatan. Dia menilai mungkin sebagian kalangan memandang hal itu sebagai keputusan yang berani di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi.
Baca juga :Pemerintah Targetkan 21 Juta Orang Terima Vaksin Booster
"Bahkan saat ini ada varian baru Omicron yang telah menjadi transmisi lokal. Tetapi kami meyakini bahwa keputusan untuk melakukan PTM 100 persen merupakan dari kajian yang cukup panjang dan bukan keputusan emosional," ujar Syaiful Huda.
Menurutnya, kondisi objektif pendidikan di Indonesia setelah hampir dua tahun masa pandemi dalam kondisi mengkhawatirkan. "Learning loss bukan lagi sebuah ancaman, melainkan kondisi yang hari-hari ini kita hadapi," ujarnya pula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika