REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel menjajaki normalisasi hubungan dengan negara kepulauan Komoro dan Maladewa yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Sumber-sumber diplomatik mengatakan sejauh ini sudah ada pembicaraan yang sedang berlangsung.
Dilansir Times of Israel pada Rabu (5/1/2022), Komoro adalah sebuah kepulauan kecil di Samudra Hindia yang tidak pernah mengakui Israel. Pada Oktober tahun lalu, pejabat Israel mengonfirmasi Amerika Serikat telah mempertemukan pejabat Komoro dan Israel untuk membahas normalisasi.
Di sisi lain, Maladewa pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Israel adalah negara ketiga yang mengakui Maladewa. Duta besar Israel adalah orang pertama yang memberikan surat kepercayaannya kepada presiden Maladewa. Namun, hubungan diplomatik dihentikan pada 1974.
Maladewa terletak di Samudra Hindia dan memiliki jumlah penduduk sekitar 330 ribu jiwa. Maladewa tidak menoleransi praktik agama apa pun selain Islam. Mereka tidak memberikan kewarganegaraan bagi non-Muslim.
Hubungan Israel dan Maladewa mulai membaik pada 1990-an. Pada 2009, Menteri Luar Negeri Israel saat itu Avigdor Liberman dan mitranya dari Maladewa menandatangani tiga perjanjian kerja sama di bidang pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan budaya. Pada 2010, dokter mata Israel mengunjungi Maladewa untuk melakukan operasi mata.
Kemudian pada 2011 mantan menteri luar negeri Maladewa, Ahmed Naseem, menjadi pejabat senior pertama yang mengunjungi Israel. Selama kunjungan empat hari, Naseem bertemu dengan Presiden Israel saat itu Shimon Peres dan menteri luar negeri Avigdor Liberman. Naseem meletakkan karangan bunga di Yad Vashem dan berkeliling negara.
Pada 2012, Presiden pertama Maladewa Mohamed Nasheed digulingkan dalam kudeta politik. Nasheed adalah presiden pertama yang terpilih secara demokratis dan dikenal pro-Israel. Nasheed kemudian digantikan oleh Mohammed Waheed Hassan yang bersumpah menunjuk kalangan konservatif Islam garis keras ke kabinetnya.
Setelah perang Gaza 2014, Maladewa membubarkan perjanjiannya dengan Israel dan melarang impor. Pada 2020, pejabat Maladewa membantah laporan yang menyebut mereka sedang membicarakan tentang normalisasi hubungan dengan Israel.
