REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mencopot Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energi Primer PLN. Rudi digantikan Hartanto Wibowo yang merupakan salah satu top talent di PLN.

Pencopotan Rudy tak lepas dari situasi krisis pasokan batubara untuk PLN. Erick sejatinya telah melakukan inspeksi mendadak ke kantor pusat PLN bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif pada Selasa (4/1/2022). 

Erick memaklumi kondisi PLN yang tengah lockdown akibat ada direksi yang terpapar Covid-19. "Saya sangat memaklumi dan memang diperlukan lockdown tapi saya saat krisis tetap mesti ada kegiatan yang berjalan karena itu saya putuskan mengganti (Direktur Energi Primer PLN) dan saya akan pastikan dalam satu-dua hari, saudara Hartanto harus melakukan perbaikan-perbaikan," ujar Erick saat jumpa pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (7/1/2022).

Erick mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta jangan sampai terjadi krisis batubara. Jokowi, lanjut Erick, juga telah meminta PLN dan perusahaan batubara harus memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. 

"Kenapa, karena ekonomi kita lagi tumbuh, dan listrik ini adalah komponen besar bagi pembangkitan industri dalam ekonomi. Kalau sampai mati ini jadi bahaya. Karena itu, ketika bapak presiden mengambil arahan seperti itu, kami empat menteri langsung melakukan rapat, saya Pak menteri ESDM, Pak Budi Karya, karena ini ada hubungan dengan logistik juga. Makanya kita melakukan tindakan, salah satunya kita lakukan waktu itu, kita cek lapangan, ternyata di lapangan itu, krisis itu tidak dirasakan," kata Erick.

Pencopotan Rudy merupakan sikap tegas agar para pimpinan PLN dan juga BUMN lain memiliki sense of crisis atau rasa krisis untuk segera menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi. "Saya rasa bukan hanya PLN, tapi semua BUMN, ketika ada krisis seperti ini, para pemimpin yang tidak punya sense of crisis, ya pasti saya akan ambil tindakan," kata Erick.

Toh Erick mengaku sudah mengingatkan PLN untuk mengantisipasi kekurangan pasokan batubara sejak tahun lalu. Erick bahkan telah memimpin rapat khusus membahas persoalan tersebut pada Januari 2021."Saya sendiri sudah memimpin rapat ini Januari 2021 ketika ada kekurangan sumber daya alam (SDA) yang dibutuhkan untuk listrik. Kala itu ada La Nina, banjir dimana-mana, produksi menurun, pengiriman terhambat. Siklus itu sesuatu yang wajar kita harus antisipasi," ucap Erick.

Sebagai negara yang memiliki SDA yang besar, Erick menyebut sebuah kesalahan besar jika Indonesia tidak mempunyai rencana dalam menjaga pasokan SDA untuk listrik yang berujung menjadi krisis. Krisis pasokan batubara yang terjadi saat ini tak lepas dari model struktur pembelian dari PLN. Erick meminta PLN memperbaiki struktur pembelian batubara menjadi jangka panjang. 

Menurut Erick, kewajiban produsen memenuhi pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri melalui aturan domestic market obligation (DMO) harus dilakukan melalui kontrak jangka panjang.  Hal itu untuk menjamin pemenuhan pasokan untuk PLN dan industri dalam negeri. Erick mengaku telah menyampaikan hal ini dalam rapat pada Januari tahun lalu.

"Indonesia ini negara yang memproduksi batubara, kalau terjadi krisis kan aneh, ada yang salah. Hong Kong dan beberapa negara saja yang tidak banyak batubara saja mereka tidak krisis. Artinya ada yang harus diperbaiki," kata Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika