REPUBLIKA.CO.ID, SOFIA -- Pengunjuk rasa anti-vaksin mencoba menyerbu gedung parlemen Bulgaria. Terjadi bentrokan antara demonstran dan polisi selama unjuk rasa massal yang memprotes peraturan pembatasan sosial di pusat kota Sofia.
Ketegangan terjadi satu jam usai sekitar 3.000 orang berkumpul di depan gedung parlemen. Pengunjuk rasa menuntut pemerintah mencabut kebijakan kartu kesehatan yang menurut mereka menginjak-injak hak-hak dan pintu belakang untuk memaksa masyarakat divaksin.
Pengunjuk rasa yang tiba menggunakan bus untuk berpartisipasi dalam unjuk rasa ini mendorong barisan polisi yang berada di sekitar gedung parlemen. Kemudian mereka bergerak mencapai pintu gedung. Demonstran berhenti menerobos masuk lalu memanggil anggota parlemen untuk datang dan memenuhi tuntutan mereka. Beberapa orang termasuk petugas polisi terluka dalam bentrokan.
Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera nasional Bulgaria dan partai ultranasional Revival Party yang menyelenggarakan unjuk rasa itu. Mereka meneriakkan "Kebebasan" dan "Mafia" serta mengecam semua kebijakan peraturan pembatasan sosial.
"Saya tidak menyetujui sertifikat hijau. Saya tidak setuju anak-anak dilarang datang ke kelas. saya tidak melihat logika di balik ini," kata insiyur berusia 39 tahun Asparuh Mitov dalam unjuk rasa, Kamis (13/1/2022).
Pemerintah Bulgaria mewajibkan masyarakat untuk mengenakan masker di dalam ruangan dan transportasi publik serta menunjukkan kartu kesehatan yang membuktikan mereka sudah divaksin, baru sembuh atau negatif Covid-19 untuk dapat masuk ke restoran, kafe, gym, atau pusat perbelanjaan. Bulgaria merupakan negara Uni Eropa yang angka vaksinasinya paling rendah. Pada Rabu (12/1/2022) kemarin kasus infeksi di negara itu tembus rekor, sebagian besar didominasi varian Omicron yang sangat menular.
Perdana Menteri Kiril Petkov yang menjabat bulan lalu berjanji mendorong vaksinasi di negara Balkan itu. Pada stasiun televisi BTV ia mengatakan menyesal tidak dapat bertemu pengunjuk rasa tapi ia siap melakukannya Jumat (14/1/2022) besok ketika karantinanya selesai.
Petkov, Presiden Rumen Radev, dan menteri-menteri senior juga melakukan isolasi setelah berpartisipasi dalam rapat keamanan karena salah satu peserta positif Covid-19. Petkov menegaskan tidak akan mencabut kartu pas kesehatan. "Pada momen ini ketika kasus infeksi melonjak dan dengan pemahaman kaitan antara jumlah orang yang divaksin dengan kartu pas, maka kebijakan itu tidak dapat dicabut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika