Thursday, 20 Muharram 1444 / 18 August 2022

Thursday, 20 Muharram 1444 / 18 August 2022

 

20 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Kemenkeu Klaim Pembangunan IKN Dorong Pemerataan Kesejahteraan

Kamis 20 Jan 2022 06:58 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Agus raharjo

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
IKN Nusantara disebut bakal menjadi sumber pertumbuhan baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah mengeklaim pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur akan berimplikasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengingat mayoritas aktivitas perekonomian nasional terpusat di wilayah Jawa dengan PDRB Jawa dan Sumatra mendominasi hingga 80 persen PDB nasional sejak 1983 sampai 2018.

 

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan implikasi pemindahan IKN berupa pemerataan kesejahteraan. Hal ini sesuai komitmen pemerintah untuk menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi baik antarkelompok pendapatan maupun antarwilayah atau spasial.

Baca Juga

“Pembangunan IKN akan berimplikasi besar untuk tujuan pemerataan kesejahteraan nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (20/1/2022).

Menurutnya pemindahan IKN menjadi proyek yang strategis untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat yang tidak merata di Indonesia. “Pemerintah meyakini IKN menjadi sumber pertumbuhan baru yang selanjutnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan di wilayah sekitar IKN,” ujarnya.

Febrio menyebut Kalimantan Timur merupakan lokasi yang strategis, aman dan minim ancaman bencana. Kaltim juga dinilai memiliki aksesibilitas lokasi yang tinggi terhadap kota yang sudah berkembang.

“Kalimantan Timur juga mempunyai ketersediaan sumber air baku serta lahan luas milik pemerintah atau BUMN, sehingga mengurangi biaya yang dibutuhkan, sekaligus adanya potensi konflik sosial yang rendah,” ucapnya.

Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile