REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Selasa (25/1/2022) menyampaikan negosiasi nuklir dengan AS dan negara-negara lainnya masih terbuka.
Berbicara dalam wawancara televisi, Raisi mengatakan permintaan itu telah dibuat oleh AS berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir.
"Tidak ada negosiasi langsung sejauh ini (dengan AS), tetapi kami sekarang menyatakan bahwa ada ruang untuk negosiasi jika pihak lain ingin mencabut sanksi yang menindas ini," kata Raisi menanggapi sebuah pertanyaan.
Dia mengatakan "beberapa negara" telah menyampaikan pesan itu ke Iran atas nama Washington dan mengusulkan untuk menjalani negosiasi langsung.
Pernyataan Raisi muncul beberapa jam setelah pejabat tinggi keamanan Iran Ali Shamkhani mengatakan kontak antara kedua belah pihak sejauh ini terbatas pada "pertukaran tertulis secara informal," dan hal itu tidak perlu lagi dilakukan.
Dia mengatakan metode komunikasi dapat berubah menjadi formal ketika kesepakatan di Wina dapat dicapai.
Pernyataan Shamkhani, yang mengepalai Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) dan dianggap dekat dengan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, dipandang sebagai dukungan diam-diam atas kemungkinan pembicaraan langsung antara Teheran dan Washington.
Spekulasi tentang kemungkinan pembicaraan langsung antara Iran dan AS mendapatkan momentum menyusul pernyataan menteri luar negeri Iran pada sebuah acara di Teheran pada hari Senin.
Hossein Amir-Abdollahian mengatakan saat ini Iran mengadakan "pembicaraan langsung" hanya dengan negara-negara P4+1 (Rusia, Cina, Prancis, Inggris dan Jerman) sementara "negosiasi tidak langsung" dengan AS berlangsung melalui perwakilan Uni Eropa di Wina.
Para pejabat AS juga dalam beberapa hari terakhir menunjukkan kesiapan untuk negosiasi langsung dengan Iran.
"Kami siap untuk bertemu secara langsung," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price pada konferensi pers Senin.
“Kami telah lama memegang posisi bahwa akan lebih produktif untuk terlibat dengan Iran secara langsung, baik dalam negosiasi JCPOA maupun masalah lainnya,” kata dia, merujuk pada Rencana Aksi Komprehensif Gabungan, yang dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran.
Dia menekankan bahwa kontak langsung dengan Iran akan memungkinkan "komunikasi yang lebih efisien" untuk menghidupkan kembali kesepakatan yang sebelumnya ditunda pemerintah AS pada Mei 2018.
Negosiasi maraton yang dimulai pada April tahun lalu, dilanjutkan setelah jeda lima bulan pada November menyusul perubahan pemerintahan di Teheran. Pemerintah Iran baru yang dipimpin oleh Raisi, mantan kepala kehakiman, telah memprioritaskan penghapusan sanksi dan jaminan atas masalah lainnnya.
Baca: Dua RT di DKI Jakarta Berlakukan Mikro Lockdown
Baca: Minyak Goreng Satu Harga Berlaku, tapi di Pasar Tangsel Masih Rp 19 Ribu per Liter
Baca: Kota Solo akan Rayakan Imlek dengan Sederhana
Ikuti Whatsapp Channel Republika