Jumat 28 Jan 2022 15:33 WIB

Elite Senayan Diminta tak Memainkan Isu SARA

Anggota DPR yang memainkan isu SARA agar proses hukum secara adil.

Red: Erik Purnama Putra
Sekjen Rekat Indonesia Raya, Heikal Safar.
Foto: Dok pribadi
Sekjen Rekat Indonesia Raya, Heikal Safar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Rekat Indonesia Raya, Heikal Safar mengkritisi ulah ucapan dari para tokoh elite politik Senayan, yang memainkan isu pelecehan mengarah kepada suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menurut dia, hal itu dapat menimbulkan kegaduhan dan disintegrasi bangsa Indonesia.

"Saya sangat gerah melihat polah dan tingkah laku yang memainkan isu SARA dari beberapa gelintir elite politik Senayan yang tidak mencerminkan sebagai seorang dewan yang dihormati dan lebih berpendidikan, yang seharusnya fokus untuk mengganyang para koruptor sampai ke akar-akarnya," kata Heikal kepada wartawan di Jakarta, Jumat (28/1/2022).

Baca Juga

Dia menjelaskan, demi menjaga persatuan Indonesia dan menjaga kerukunan antarumat beragama, sebaiknya penghinaan terhadap SARA wajib dihentikan. Heikal juga meminta pelakunya segera diproses secara hukum yang berlaku.

Meski begitu, Heikal mendorong agar proses hukum harus berjalan adil. "Sebagai Sekjen Partai Priboemi, kami merasa terpanggil untuk menyadarkan para elit politik itu, agar sesama anak bangsa Indonesia harus saling mendukung dan berkaloborasi demi terciptanya Indonesia ,aju yang membanggakan warga dunia," katanya.

Dia mengaku, khawatir jika pesta demokrasi Indonesia ke depannya, di antaranya pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2024, bakal diwarnai isu SAR yang digoreng segelintir elite politik.

"Kami sangat menentang para elit politik yang memainkan isu SARA tersebut, karena politik SARA itu jauh lebih buruk dari pada politik uang karena dampaknya dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan memprotes kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin agar memecat kepala Kejaksaan Tinggi yang memakai bahasa Sunda. Pernyataan Arteria itu membuat beberapa elemen masyarakat Sunda marah hingga menggelar aksi menuntut DPP PDIP memecat kadernya yang dianggar menyinggung SARA.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement